Butuh Dukungan Pemangku Kepentingan

Penyusunan APBD Sumsel 2024

PALEMBANG - APBD 2024 Sumsel masih perlu dukungan semua lapisan masyarakat Sumsel. Terutama dalam menuntaskan isu-isu strategis kependidikan, kesehatan dan pelayanan public. Hal ini kesimpulan dalam temu konsultasi legislasi pusat-daerah. Pertemuan ini bertujuan meminta  pendapat dan pertimbangan tentang permasalahan hukum di daerah ke Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan BULD DPD RI bekerjasama dengan Pemprov Sumsel. Dalam kegiatan ini hadir pimpinan dan anggota BULD DPD RI. Mereka Dra Ir Hj Eni Sumarni, MKes. (Jabar), Dr H Alirman Sori, S.H MHum, MM. (Sumbar), Jialyka  Maharani (Sumsel), H. Faisal Amri, SAg MAg. (Sumut), Alexander Fransiscus (Kep Babel), Hj Riri Damayanti John Latief, SPsi (Bengkulu), Denty Eka Widi Pratiwi SE MH (Jateng), Evi Zainal Abidin (Jatim), Hj Yustina ismiati, SH MH (Kalteng), Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel), Dr Muhammad J Wartabone, SH MHi (Sulteng), H Almalik Pababari (Sulbar), Anna LKatuconsina, SH, (Maluku). Selain itu H Akhmad Mukhlis SE MS (Kepala BPKAD Sumsel), Mohammad Adhir Martadhiwira, SSos MPol (Bappeda Sumsel), Dr.Alamsyah SIP MSi (Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya) dan perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Radies Kusprihanto Purbo SE MSc. Wakil Ketua BULD DPD RI Dr H Alirman Sori SH MHum mengatakan, kegiatan ini wewenang DPD RI memantau dan mengevaluasi raperda dan perda.

"DPD RI adalah jembatan bagi aspirasi daerah, persoalan yang muncul pada kegiatan ini akan menjadi bagian dari BULD untuk merumuskan kebijakan mengenai perda APBD 2024,’’ ujarnya.

Dikatakan, dalam pertemuan tadi memang perlu sinergi antar pemerintah pusat dan daerah. Terlebih pedoman dari pusat mengenai penyusunan APBD 2024 belum terbit. ‘’Tapi satu prestasi sendiri jika Sumsel dapat menyusun raperda APBD tepat waktu,’’ ujarnya. Jialyka Maharani, anggota BULD DPD RI dari Sumsel mengatakan, perlu juga membahas strategi aktualisasi APBD 2024 termasuk adanya pemilu dan pemilukada.

‘’Tantangan pelaksanaan APBD ke depan harus mampu, meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan terhadap pertumbuhan PDRB Sumsel. Lalu memberikan insentif kebijakan/program bagi pelaku ekonomi informal,’’ ujarnya.

Selain itu, perlu adanya akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya di kelompok basic need (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja) dan tata kelola pemerintahan. ‘’BULD DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI berkomitmen mengawal perda APBD dan perda lainnya,’’ katanya. (iol/ril)