*Biaya Referensi Rp28 Juta, Kemenag Beri Pengawasan

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumsel, hingga September 2023 sudah lebih dari 12 ribu jemaah umrah berangkat dari Sumatera Selatan.

Tingginya minat masyarakat menjalankan ibadah umrah membuat Kemenag me-warning jika ada yang menawarkan biaya umrah murah.

Kabid PHU, H Armed Dachil, mengatakan, pengawasan umrah, khususnya terkait harga, harus dipahami soal kondisi dan suasananya.

"Karena itu penting kita awasi tour travel umrah ini yang menawarkan harga murah. Gunanya memberi perlindungan ke masyarakat atau calon jemaah," ujarnya pada kegiatan Jumaroh di Hotel Beston, Kamis (21/9).

Dikatakan, biaya referensi untuk berangkat ibadah umrah itu berkisar Rp28 juta. Kalau ada yang menawarkan harga di bawah itu harus dicermati, mengapa bisa murah. "Jika aktivitas atau perilakunya menimbulkan kecurigaan akan kita panggil dan minta kejelasan penyelenggara yang bersangkutan," jelasnya.

Tapi sejauh ini di Sumsel belum ada kejadian jemaah umrah gagal berangkat, namun tetap penting melakukan pembinaan penyelenggara umrah.

"Kita bina sebagai upaya pencegahan. Jangan sudah ada kejadian baru dibina dan diawasi. Kita tidak ingin itu terjadi. Alhamdulillah  sampai beberapa semester ini kita tidak temukan laporan seperti itu," jelasnya.

Melalui kegiatan Jamaroh (Jago Masalah Umrah dan Haji) ini, pihaknya evaluasi dan melakukan pengawasan haji dan umrah serta persiapan dan perkembangan haji dan umrah ke depan ke stakeholder terkait, seperti travel haji dan umrah.

"Kita sampaikan apa yang sudah dilakukan pada tahun lalu beserta segala problematikanya, dan persiapan yang akan datang seperti kebijakan dari Arab Saudi, regulasi haji umrah, dan lain-lain," imbuhnya. ;

Fokus Kemenag terkait haji, di antaranya haji lansia, perubahan kebijakan di Arab Saudi, serta kuota haji yang sudah didapatkan untuk tahun depan.

"Terkait umrah, dengan adanya penerbangan langsung, pengawasan penyelenggaraan umrah, termasuk soal tour travel penyelenggara umrah hingga harganya," tukasnya.

Analis Kebijakan Direktorat Bina Umrah & Haji Khusus, Abdul Basir, menjelaskan pengawasan menjadi prioritas di semua pintu pemberangkatan umrah.

Di Jakarta pengawasan di Terminal 3 Soekarno-Hatta, untuk terminal lain sudah berjalan pengawasan di Juanda, Makassar, Medan.

“Palembang sudah dilakukan beberapa kali di Bandara Soekarno-Hatta," tegasnya. Pengawasan tak hanya dilakukan di bandara, juga langsung ke kantor-kantor penyelenggara haji dan umrah, hingga pengawasan saat berada di Arab Saudi.

"Pengawasan mulai dari legalitas, pelayanan ke jemaah, sampai jemaah berada di Arab Saudi," sebutnya.

Sejauh ini dalam pengawasan yang biasa ditemukan pelanggaran, yaitu gagal berangkat sesuai jadwal, tidak dapat tiket atau visa belum jadi.

"Penindakan kita lakukan biasanya bersifat berjenjang, mulai dari teguran, denda, pembekuan izin hingga jika berat sampai pencabutan izin bagi penyelenggara tour travel haji dan umrah sesuai aturannya," pungkasnya. (tin/fad)