*Reses Anggota DPRD Dapil 1 di Dishub Palembang, ESDM Provinsi Sumsel dan Bapelkes Sumsel

Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 1, meliputi daerah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Iliir Barat 2, Gandus, Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2 dan Plaju berlangsung sukses. Dikoordinatori Dr. Hj. RA. Anita Noeringhati SH, MH, bersama dengan Mgs. H. Syaiful Padli, ST, MM., Ir. H. Yudha Rinaldi., H Chairul S Matdiah SH. M.Hum, Prima Salam, SH, MM., dan H Kartak SAS. SE., reses yang mereka lakukan banyak menuai pujian dari masyarakat undangan hadir. Dalam reses kali ini, anggota DPRD Provinsi Sumsel dapil 1 dalam waktu tiga hari, selain mengunjungi Dinas Perhubungan Kota Palembang juga mengunjungi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya mengunjungi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumsel di Sukabangun. Dilanjutkan mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel di Jl POM IX terakhir mengunjungi Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Jl A Bastari, Jakabaring Palembang. Reses perdana dalam pertemuan dengan juru parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Sikap tegas dari anggota DPRD Provinsi Sumsel, meminta agar Dinas Perhubungan untuk memberikan kebijakan kepada juru parkir agar setoran mereka ke negara untuk dipertimbangkan kembali disetujui. Selain itu, adanya permintaan warga agar anggota DPRD juga memberikan perlindungan hukum kepada mereka akan disampaikan dalam laporannya. Dalam pertemuan tersebut Kadishub diwakili Sekretaris Dishub Agus Supriyanto ATD MM., mengatakan, Dishub membawahi 4 UPTD di empat penjuru Kota Palembang. Dalam penjelasannya juga dikatakan sejauh ini pihaknya telah menempatkan 50 orang anggotanya untuk melihat jalan serta petugas parkir yang ada di 780 titik. Agus, juga mengakui pada jam-jam sibuk seperti saat ini sering terjadi pada jam-jam anak pergi dan pulang sekolah. Sedangkan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumsel, Kepala Dinas ESDM, Hendriansyah, ST. M.Si., menerangkan jika produksi batu bara di Sumsel pertahunnya mencapai 100 juta ton. Akibatnya mobilitas juga ikut meningkat. Juga dibahas permasalahan angkutan serta CSR yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat. Dalam kesempatan tersebut ketua koordinator dapil 1, Dr. Hj. RA Anita Noeringhati SH. MH., mempertanyakan mengenai CSR serta adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan. Ini dia katakan terhadap salah satu perusahaan PT Gorby. Dimana PT Gorby tidak menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Begitu juga PT Tiga Putri, yang kini banyak keresahan warga timbul diakibatkan pencemaran limbah batu bara tersebut berupa debu. Selain itu, mereka menggunakan jalan milik negara yang notebene-nya tidak boleh digunakan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Gubernur. Namun alasannya mereka ingin membuat jalan sendiri tetapi tidak diberikan lampu hijau oleh PT Sinar Mas, yang menguasai lahan perkebunan di area Merapi. Selain itu, dalam pertemuan dengan insan Kesehatan di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Sukabangun Palembang, terdata ada dua kecamatan yakni Seberang Ulu 1 dan Seberang Ulu 2 terdata masih memiliki data stunting tertinggi. Tingginya angka stunting ini sendiri dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dr Trisnawarman, kepada anggota DPRD Provinsi Sumsel khususnya daerah pemilihan I (dapil satu). Dalam kesempatan itu, Kadinkes, mengatakan seluruh daerah saat ini dihadapkan pada stunting. Dimana dari hasil survei diketahui angka stunting di dua kecamatan dalam Kota Palembang masih cukup tinggi. Dan sejauh ini pihaknya terus melakukan intervensi gizi pada multisektor untuk menurunkan angka stunting. Koordinator Dapil 1 yang juga ketua DPRD Provinsi Sumsel, Dr. Hj RA Anita Noeringhati, SH. MH., menyampaikan di hadapan Kadinkes dan Kepala Bapelkes Dewi Oktaria, serta seluruh kepala puskesmas se-Kota Palembang bahwasannya angka stunting cukup tinggi. Dan dalam anggara biaya tambahan (ABT) pihaknya sudah melakukan penurunan stunting dengan cara memberikan dana kepada setiap desa dan kelurahan.

“Untuk masing-masing desa Rp20 juta, sedangkan untuk tiap kelurahan kita berikan Rp25 juta,” jelasnya kepada peserta yang hadir.

Hanya saja sambung Anita, ABT tidak terserap dan serapannya sedikit sekali. Sehingga untuk mengatasi permasalahan gizi anak di bawah lima tahun, pihaknya mengumpulkan semua kepala puskesmas yang ada di Kota Palembang. Anggota DPRD sendiri berharap mendapatkan solusi ataupun unek-unek dari pihak puskesmas sepanjang dalam rangka melaksanakan pencegahan hingga penanggulangan stunting. (adv/iol/087)