Travel Tolak Operasional Damri

MURATARA -  Sulitnya mendapat angkutan umum di Muratara memang menjadi keluhan warga. Karenanya, di awal 2023, pemerintah mengoperasikan dua unit armada bus Damri di kabupetan ini.

Sayangnya, masuknya angkutan ini menimbulkan pro kontra. Ada yang setuju, tetapi ada yang menolak.  Penolakan dilakukan sejumlah pengemudi travel di areal tersebut. Dua unit bus perintis ini dianggap menghabisi usaha travel warga lokal.

Andi, sopir travel mengakui hal tersebut. ‘’Ngerusak trayek lokal, ekonomi la susah dibuat tambah susah, " ujarnya.

Keluhan ini terkait perbedaan harga yang terlampau jauh antara travel lokal dan Damri. Travel lokal memasang tarif  Rp30-35 ribu/orang dari Kabupaten Muratara-Kota Lubuklinggau, sedangkan harga ongkos Damri Rp20 ribu/orang dengan rute Muratara-Lubuklinggau.

Ketua Komisi III DPRD Muratara, Andika didampingi anggota DPRD Amri Sudaryono mengaku, setiap ada kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. ‘’Bus Damri yang beroperasi sebagai armada perintis dan masih melakukan debut uji coba. Tujuan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ongkos murah ekonomi warga bisa meningkat," ucapnya.

Dikatakan, travel lokal berbeda dengan bus Damri. Damri merupakan BUMN milik negara yang ditujukan untuk melayani keperluan masyarakat luas, khususnya di bidang transportasi.

"Damri ini disubsidi pemerintah makanya murah, pengusaha travel tidak boleh menolak ini, karena Damri ini yang punya pemerintah dan untuk pelayanan masyarakat," bebernya.

Dikatakan, travel lokal sudah memiliki pasar sendiri, dan tidak ada pembatasan waktu operasional seperti bus Damri. ‘’Damri itu di Muratara cuma operasi dua kali, pagi dan sore. Mereka ada batasan waktu operasi, tidak seperti trevel lokal bisa siang malam. Intinya rezeki itu kembali masing-masing individu," pungkasnya. (zul/)