Penyelenggara Pemilu Terkesan Sales Politik

*Pers Deklarasi Pemilu Damai

PALEMBANG – Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang perlu dikhawatirkan adalah independensi penyelenggara, ‘’Persoalan intoleransi, radikalisme dan terorisme yang akan terjadi di pemilu hal yang lumrah. Justri yang dikha- watirkan penyelenggara pemilu,’’ ujar Drs Bagindo Togar Butar-Butar, pengamat politik saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Peran Media Terkait Pengamanan Siber Jelang Pemilu 2024’ di Hotel Maxone Jl R Soekamto, kemarin (29/8). Kenapa begitu ? Karena sejak awal tahapan seleksi hingga penetapan baik KPU maupun Bawaslu sangat tak objektif. “Ada kecendrungan sekarang ini banyak penyelenggara pemilu terkesan menjadi sales politik de- ngan menawarkan pada para caleg. Kalau saya sebut sekarang ini penyelenggara pemilu seperti UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Demokrasi,” ucap Bagindo. Kabid Advokasi dan Perlindungan Wartawan PWI Pusat, H Octaf Riadi, mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu pers sangat berperan. Bahkan di Pemilu 2019 lalu, masyarakat terpecah belah, salah satunya karena peran pers. Nah, untuk Pemilu 2024 diharapkan hal seperti itu tidak lagi terjadi.

“Pers haruslah membuat berita yang berimbang bukan hoaks. Jangan terkesan malah ikut memanas-manasi di tengah suhu perpolitikan seperti saat ini,” katanya.

Pembicara lain dalam diskusi dengan moderator Ram- dhoni SIP yang juga staf pengajar FISIP Unsri, Iptu Abu Hair,SH sebagai Panit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel mengatakan, 64 persen penduduk di dunia merupakan pengguna internet. Bahkan, untuk penggunaan kartu SIM melebihi jumlah penduduk dunia. ‘’Ini artinya ada kecenderungan dipergunakan untuk melakukan tindak penyimpangan. Untuk itu hindari konten yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa, jangan dibuka apalagi disebarluaskan. Termasuk yang berkaitan de- ngan para calon apakah itu di legislatif maupun eksekutif,” imbuh Abu. Sebelumnya, Direktur Dit Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna SIK MSi saat membuka diskusi ini menyebutkan praktik penyalahgunaan media baik media mainstream, media online maupun media sosial sebagai wahana serangan Siber di Pemilu 2024 masih akan terus terjadi. Seperti ancaman praktik intoleransi, radikalisme dan terorisme yang sudah terjadi sejak pelaksanaan Pemilu 2019 silam. ”Tidak tertutup kemungkin-an serangan Siber melalui media masih akan terus terjadi. Masih adanya bibit-bibit perpecahan sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme di masyarakat selaku pemilih,” Iskandar. Dalam kesempatan itu juga dilakukan deklarasi pemilu damai insan pers bersama Direktur Dit Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Iskandar F Sutisna SIK MSi.(kms)