*Pengamat Sebut Ada Kepentingan-Misi Khusus

Adanya sejumlah nama calon penjabat (Pj) bupati/wako dari luar lingkup pemkab/pemkot/pemprov mendapat sorotan. Sebab, mereka dianggap bukan berlatar belakang birokrat tulen. Pengamat politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Butar Butar, mengatakan, usulan Pj bupati/wako itu datang dari keterwakilan parpol di DPRD dan juga dari gubernur.

“Untuk yang mengajukan calon Pj dari luar lingkup pemda, bisa saja ada kepentingan, misi dan agenda politik khusus yang tidak kita ketahui," ungkap Bagindo.

Menurut Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini menjelaskan, secara aturan dan aspek legal formalnya, persyaratan bagi seorang pejabat untuk dapat diajukan menjadi calon Pj bupati/wako minimal harus ASN eselon II dengan kepangkatan minimal IV/b. BACA JUGA : Komisi II DPRD Palembang Panggil Managemen Gold Dragon “Seperti Palembang, dari syarat administratif itu, dua dari tiga calon Pj Wako yang diajukan oleh DPRD Palembang sudah memenuhi syarat. Walau tidak linier dengan jabatan birokrasi di pemkot, tapi mereka memenuhi syarat,” ujarnya. Kata Bagindo, tugas Pj ke depan akan berat. Tidak hanya karena menghadapi pemilu. “Tapi harus selesaikan berbagai permasalahan program pembangunan yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Itu butuh penyelesaian pertanggungjawaban dari para pejabat yang berwenang,” tuturnya. Dalam pandangan Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia, Kms Khoirul Mukhlis, sejatinya penunjukan seorang Pj bupati/wako harus memperhatikan potensi kearifan lokal.

"Memang itu merupakan hak prerogatif dari Mendagri. Tapi alangkah lebih eloknya jika yang ditunjuk nanti pejabat asli daerah yang bakal dipimpin," imbuhnya.

Harapannya, Pj tersebut akan lebih memudahkan menjalankan amanah jabatan dan tugas berat yang sudah menanti di depan mata.