Ada Kasus, Siap Evaluasi Zonasi

Prinsipnya Memberi Kemudahan Bagi Siswa

PALEMBANG – Belakangan sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang telah berlangsung di beberapa provinsi mendapatkan banyak protes. Kasus yang mencolok dan sempat viral di media sosial, yakni adanya dugaan kecurangan domisili supaya calon siswa lulus di sekolah negeri. Sebaliknya ada calon siswa yang rumahnya dekat sekolah justru tidak lulus. Lantaran persoalan ini, berbagai kalangan mendesak supaya pemerintah dapat mengevaluasi sistem PPDB. Lalu bagaimana di Provinsi Sumsel, khususnya Kota Palembang? Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, H Ansori ST MM melalui Kepala Bidang (Kabid) S, Hj Juitah SE MSi menilai sebenarnya sistem zonasi yang diterapkan selama ini oleh pemerintah sudah sangat baik dan tepat.

"Tujuannya tak lain pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Anak-anak yang sekolah pada zonasi tempat tinggal juga tak akan terlalu jauh dari tempat tinggalnya," terangnya, kemarin (22/7).

Kendati memang ada calon siswa yang harus menelan pil pahit lantaran tak lulus walaupun sudah dekat rumah. “Ada beberapa daerah yang padat penduduk sehingga tak semuanya dapat tercover sekolah terdekat. Kecuali kalau sekolah negerinya banyak di satu lokasi mungkin semua bisa tertampung. Anak-anak dapat bersekolah di daerahnya masing-masing,” ujarnya. Tapi jika mau menambah sekolah negeri baru yang saling berdekatan juga kasihan dengan sekolah swasta nanti tidak kebagian murid. Tapi ini berlaku hanya di daerah yang padat penduduk seperti SDN 134 Palembang di kawasan Sukarami Ujung. Di Kalidoni ada SDN 184 dan SDN 243.

"Di kawasan ini perlu ada penambahan rombongan belajar (rombel), namun sekolah kekurangan guru sehingga tak bisa dibuka rombel baru,” bebernya.

Ketua Dewan Pendidikan Sumsel, Dr H Supadmi Kohar MM mengatakan sistem zonasi ini supaya anak-anak yang sekolah tidak terlalu jauh jaraknya. "Zonasi itu mempermudah dan meringankan masyarakat,” ujarnya. Kendati dia tak menampik segala kebijakan pasti ada kelemahannya. Untuk itu, pihaknya nanti akan keliling mencari tahu permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Apa ada yang mengeluhkan sistem zonasi. Kalau memang ada kita akan lakukan evaluasi, namun sejauh ini belum ada keluhan terkait itu," jelasnya.

Jika ada pun keluhan pada umumnya tidak terlalu prinsip, sebab masih banyak calon siswa terdekat di sekolah yang diterima dengan sistem zonasi ini. "Prinsipnya pemerintah memberi kemudahan bagi masyarakat. Namun memang kenyataannya masih ada kelemahan," tandasnya. (nni/fad/)