Capaian Rendah SPM Sub Urusan Bencana di Sumsel, Tantangan dan Solusinya PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam upaya meningkatkan efektivitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel telah mengadakan Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan. Acara ini berlangsung di Ballroom Novotel Palembang pada hari Selasa, 4 Juli 2023. Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah, mengajak seluruh BPBD di 17 kabupaten/kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), dan Organisasi Teknis Daerah (OTDA) untuk ikut serta dalam rapat koordinasi ini guna meningkatkan upaya penanggulangan bencana. Iriansyah menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Standar Pelayanan Minimal untuk sub urusan bencana telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018, BACA JUGA : PARAH. 1943 Korban TPPO, 14 Jual Ginjal. Tertipu Kontrak dan penerapannya telah diatur melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. "Dalam penanggulangan bencana, kami dari BPBD perlu mendapatkan dukungan dari semua sektor, terutama Bapeda dan BPKAD," ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa capaian pelayanan SPM sub urusan bencana di Provinsi Sumsel masih rendah, seperti halnya pada pelayanan informasi di daerah rawan bencana yang hanya mencapai 33,79%, menempatkannya pada peringkat kesembilan terakhir dari 34 provinsi. Selanjutnya, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 33,53% dan berada pada peringkat kedua puluh enam dari 34 provinsi. Sedangkan pada pelayanan evakuasi dan penyelamatan korban bencana, capaiannya sebesar 52,19% dan menempatkannya pada peringkat kesembilan dari 34 provinsi.

Sinkronkan Program Kegiatan