Solusi Tingginya Suku Perbankan

PALEMBANG-  Terkait rumah subsidi di sumsel banyak diminati, Yan Sulistio pengamat ekonomi Sumsel mengatakan banyaknya peminat rumah subsidi  sebenarnya berhubungan erat dengan makro ekonomi.,"Dengan Bank BI menaikkan suku bunga dasar kredit perbankan 0,25 persen itu kan berdampak kepada tingginya kredit di perbankan,"ujar Yan Dikatakannya, kalau konsumen tidak membeli rumah melalui fasilitas kredit murah yang diselenggarakan pemerintah itu akan memberatkan finansial mereka." Maka salah satunya adalah harus mereka membeli dengan secara KPR yang bersubsidi, yang subsidi pemerintah sampai dengan Rp 150 juta per unit rumah,"katanya Lanjut Yan,  KPR bersubsidi ini merupakan salah satu solusi dari tingginya suku perbankan di Indonesia sekarang ini. Jadi, sambungnya,  kalau mereka mempunyai dana terbatas untuk kalangan masyarakat menengah kebawah termasuk juga untuk PNS yang pendapatan nya masih belum besar ya, subsidi jadi salah satu solusi. " Bisa mereka lakukan kalau mereka mau membeli dengan sistem KPR karena itu tadi seperti yang saya katakan tadi karena suku bunga perbankan sudah mengalami kenaikkan "ujarnya lagi Akan tetapi kata Yan, yang perlu diwaspadai dengan diselenggarakannya program KPR bersubsidi oleh pemerintah banyak disalah gunakan oleh developer yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya." Karena syarat untuk menjadi KPR bersubsidi kan banyak tuh ada beberapa syarat untuk menerima KPR bersubsidi," katanya. Tidak hanya itu karena ketatnya persaingan dibisnis properti ini maka banyak cara yang dilakukan developer bermain mata dengan calon konsumen." Padahal calon konsumen itu tidak memenuhi syarat untuk menerima KPR bersubsidi," ujarnya. BACA JUGA : Bantai Korban Live di Medsos Mengenai prediksi permintaan rumah bersubsidi di Sumsel  tahun 2023, berdasarkan pengamatannya saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum pulih pasca pandemi covid19 ini karena penyesuaian tarif yang diberlakukan pemerintah membuat pendapat masyarakat tergerus. " Dengan kenaikkan tarif dasar listrik, kenaikkan elpiji, kenaikkan harga BBM dan kenaikkan-kenaikkan lain termasuk juga pajak itu kan menyebabkan pendapat masyarakat belum terlalu baik pada awal tahun 2023,"katanya.  Selain itu subsidi yang diberikan pemerintah tergantung  dari daya beli masyarakat. " Tergantung kemampuan  orang untuk membeli KPR, walaupun mendapatkan subsidi dari pemerintah tetap saja mereka punya kewajiban untuk membayar setiap bulannya,"ujarnya. BACA : Keramasan-Betung Kelar September Untuk itu Yan berharap  pemerintah tidak lagi  menaikkan beberapa tarif yang dikenakan kepada masyarakat maka KPR ini akan tumbuh tahun 2023 di semester pertama dan kedua. " Tetapi apabila pemerintah masih mengenakkan tarif atau biaya-biaya yang lebih tinggi kepada masyarakat maka menurut saya pertumbuhan properti tidak akan menjadi primadona untuk semester pertama dan kedua ini, karena baru saja kita mau pulih dari pandemi ini, eh pemerintah menaikkan banyak tarif, banyak biaya yang menyebabkan pendapatan masyarakat belum pulih sepenuhnya,"pungkasnya. (nni)