*Pers Berperan Strategis Sukseskan Agenda Pembangunan

SUMSEL -  Polri terus menguatkan sinergi dengan Dewan Pers dalam upaya menjaga kemerdekaan para jurnalis. Menjadi landasan dalam menjalankan tugas-tugas di bidang jurnalistik, sesuai dengan hukum yang berlaku.  Sehingga kebebasan jurnalis tetap terjaga. “Apabila Polri menerima laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan, maka hasil penyelidikannya akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers," ucap Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Pol Basuki Efendhy SH MH, dalam dialog publik Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis, Rabu (31/5). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh polda-polda hingga polres. Termasuk  Bidang Humas Polda Sumsel, bersama perwakilan insan pers dari beberapa organisasi kewartawanan, kemarin. Mereka mengikuti secara virtual dari Lounge Room lantai 7 Gedung Utama Presisi Polda Sumsel. Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Drs Mohammad Hendra Suhartiyono MSi, menyampaikan peranan pers sangat strategis dalam menyukseskan agenda pembangunan suatu bangsa. Namun di Indonesia, tingkat kekerasan terhadap jurnalis angkanya masih cukup tinggi. Ada lebih dari 40 kasus setiap tahunnya.

“Untuk itulah kami menggelar kegiatan ini, dengan mendatangkan narasumber yang berpengalaman, " ujar Hendra, membuka acara kemarin.

Untuk itu, melalui kegiatan ini pihaknya menegaskan makna penting jurnalisme dalam pematangan demokrasi. “Serta mendapatkan gambaran terkait dinamika jurnalisme dalam perkembangan digital,” ulasnya. Dr Devie Rahmawati MHum, Dosen Program Vokasi dan Pengamat Sosial Universitas Indonesia, menyampaikan memasuki tahun politik seperti saat ini dirinya merasa kasihan dengan insan media. Terutama media-media mainstream. Ada kecenderungan masyarakat yang menyamaratakan antara media sosial (medsos) dengan produk pers, dalam hal ini produk media mainstream. ”Ada kecenderungan semacam itu, jadi masyarakat saat ini lebih percaya dengan berita-berita yang disebar di medsos,” katanya. Sementara, Ketua Komisi  Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto, memaparkan kemerdekaan pers akhir-akhir ini kerap tertekan oleh pihak-pihak yang belum mengerti apa yang sebenarnya tugas pers.

"Tugas pers adalah tugas profesi yang sangat mulia dan tidak semua orang mampu menjalankan pekerjaan ini. Maka patut dihargai semua pihak dan wajib dilindungi oleh penegak hukum," ungkap Totok.

Hadir dari BidHumas Polda Sumsel, di antaranya Kasubbid Penmas AKBP Yeni Diarty, Kasubbid PID AKBP Suparlan, Kasubbid Mulmed Kompol Masnoni, perwakilan dari Ditreskrimum dan Satbrimob Polda Sumsel. Kegiatan serupa, juga diikuti secara virtual oleh Polres Empat Lawang dan PWI Empat Lawang dari ruang vidcon Polres Empat Lawang, kemarin. “Untuk di Kabupaten Empat Lawang saat ini masih kondusif, tidak ada kekerasan terhadap pers. Berita-berita yang disampaikan juga benar dan berimbang, tidak hoax," kata Kapolres Empat Lawang AKBP Helda Prayitno, didampingi Kasi Humas Iptu Salfia Wardi. Begitupun Polres Pagaralam dan organisasi wartawan di Kota Pagaralam. Kapolres Pagaralam AKBP Erwin Irawan SIk MH, didampingi Kasi Humas Iptu Mastoni, mengatakan kepolisian senantiasa meningkatkan peran dan fungsi kehumasan. Diharapkan ke depan, terjalin sinergi awak media dengan fungsi kehumasan Polres Pagar Alam. "Khususnya mendukung dalam menyosialisasikan program Polri kepada masyarakat," ucapnya. (kms/eno/air/)