PPP Tunggu DCS, Hanura Siap PAW

PALEMBANG – Jika sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Selatan langsung mengambil langkah tegas dengan memecat dan mengusulkan pergantian

antarwaktu (PAW) ke DPRD terhadap salah seorang kadernya yang “loncat pagar” atau pindah partai politik (parpol) dan nyalon dari partai lain, kini sejumlah parpol mengaku juga sudah bersiap

memberi sanksi terhadap kadernya yang melakukan perbuatan yang sama. PPP

Sejumlah parpol itu kini mengaku tengah mengumpulkan informasi, keterangan dan bukti terhadap kadernya yang loncat pagar itu.

Terlebih jika saat ini kader tersebut masih duduk di kursi DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan, H Agus Sutikno mengakui ada informasi beberapa kadernya pindah parpol.

Namun pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil sikap.  “Benar ada kita dengar, jika ada kader dan anggota DPRD yang akan pindah partai.

Keluar dari PPP secara diam-diam dan pindah ke partai lain. Itu adalah hak mereka dan kita juga tidak bisa memaksa mereka,” katanya.

Hanya saja, kata dia, pihaknya tidak bisa serta merta mengambil sikap bila belum ada bukti.

“Langkah tegas pasti kita ambil, yaitu berupa pemecatan serta dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Tapi kita tidak akan gegabah. Harus disertai bukti yang kuat,” katanya.

“Jadi kita tunggu saja penetapan DCS, (Daftar Calon Sementara, red). Bilamana ada nama anggota DPRD berasal dari PPP yang menyalonkan diri dari partai lain,

sudah tentu akan kita PAW,” tegas Agus Sutikno.

Jika bukti tidak ditemukan pada DCS, pihaknya akan tetap memantau Daftar Calon Tetap (DCT).

“Sehingga kita ada dasar untuk melakukan pemecatan atau pergantian antarwaktu,” pungkasnya.

Sementara itu, DPD Partai Hanura Provinsi Sumsel, juga akan mengambil langkah tegas terkait adanya isu beberapa anggota DPRD Partai Hanura yang akan loncat pagar.

“Sudah ada beberapa orang yang akan kita PAW, terutama mereka yang berasal dari kota dan kabupaten.

Langkah ini harus kita tegakkan, karena Hanura memiliki landasan dasar serta aturan berlaku di tubuh partai,” ungkap Ketua DPD Hanura, Ahmad Al Azhar SH MH kepada wartawan.(iol/)