PALEMBANG - Untuk melakukan percepatan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sumatera Selatan, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Kesehatan Masyarakat bersama BPJS Kesehatan beraudiensi dengan Bupati Banyuasin, H Askolani Jasi SH MH, kemarin (9/5).

Staf Khusus Provinsi Sumsel, Dra Lesty Nurainy Apt MKes, mengatakan, tim ini dibentuk untuk memastikan bahwa percepatan pembangunan khususnya di bidang kesehatan segera diwujudkan seluruh kota/kabupaten di wilayah Sumsel, khususnya integrasi jaminan kesehatan ke dalam Program JKN melalui komitmen UHC.

Asisten Deputi Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah III, Juliansyah menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumsel yang senantiasa memberikan perlindungan penuh kepada seluruh masyarakat ke dalam Program JKN. “Dengan kolaborasi dan dukungan kepala daerah serta para pemangku kepentingan, diharapkan bisa menghasilkan hasil positif dalam mendukung percepatan UHC di Sumsel,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang tercatat, jumlah cakupan peserta JKN se-Provinsi Sumsel hingga 1 Mei 2023 sebesar 91,31 persen atau 7.894.999 jiwa terhadap penduduk semester I tahun 2022. Namun dibandingkan penduduk semester II tahun 2023, jumlah cakupan mencapai 90,18 persen. “Untuk jumlah cakupan peserta JKN di Kabupaten Banyuasin sebesar 89,88 persen atau sekitar 743.118 jiwa terhadap jumlah penduduk semester I 2022. Namun dibandingkan jumlah penduduk semester II 2022, maka jumlah cakupan menjadi 88,78 persen,” ujar Juliansyah.

Bupati Banyuasin, H Askolani menyambut baik program yang dilakukan pemerintah provinsi. “Program JKN sangat baik dan membantu masyarakat dalam hal bidang kesehatan. Kami selaku Pemkab Banyuasin akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan dalam percepatan program pemerintah ini. Yang jelas Kabupaten Banyuasin konsisten, komitmen, dan setia,” kata Askolani.

Dikatakan, Pemkab Banyuasin siap mendukung percepatan menuju UHC dan akan menginstrusikan ke jajaran terkait untuk selalu memonitor perkembangan jumlah peserta yang belum dimasukkan ke dalam Program JKN. “Kabupaten Banyuasin membutuhkan dukungan dari provinsi untuk membantu optimalisasi jumlah cakupan peserta melalui anggaran provinsi,” jelasnya.

Diharapkan per September 2023 jumlah cakupan peserta di Banyuasin dapat mencapai 95 persen melalui penambahan alokasi anggaran pemda dengan sharing anggaran provinsi, yaitu 30 persen dari anggaran kabupaten dan 70 persen dari anggaran provinsi. Dengan kerja sama, integritas yang harmonis antara Pemprov Sumsel, BPJS Kesehatan, dan Pemkab Banyuasin, diharapkan UHC tercapai, karena hal ini juga men-support kinerja Provinsi Sumsel. (fad)