Langkah politik Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap ikut camput terkait pencapresan oleh beberapa pihak ditanggapi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Dia  membantah tudingan itu.  Hasto Kristianyanto menilai tidak ada yang salah dengan tindakan Jokowi terhadap 6 ketua umum partai parlemen pendukung pemerintah.

Menurut Hasto Kristiyanto, tindakan Joko Widodo yang memenaggil 6 ketua umum partai politik tersebut tidak bisa dianggap sebagai ikut campur dalam urusan pencapresan. Hasto mengatakan bahwa tindakan Joko Widodo tersebut merupakan proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Bahkan menurutnya, pada pertemuan tersebut, Joko Widodo sebenarnya berdialog soal tantangan bangsa ke masa mendatang. "Yang disampaikan presiden Jokowi pada pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi," ujar Hasto Kristiyanto.  "Tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," sambungnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, sikap Joko Widodo tidak sedikitpun menyinggung tentang politik praktis selama pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu. "Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan," ucap Hasto.

"Ini menciptakan suatu gambaran dari ketua umum partai politik terhadap tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan," lanjutnya.

Sebelumnya, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sempat mengundang para petinggi partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Mei 2023 lalu.  Adapun partai politik yang diundang oleh Jokowi, yaitu diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kemudian, juga tampak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.(dis/don)