Aturan Baru TPG Akhiri Krisis Jam Mengajar

Reporter: Neni |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 04 Dec 2025 - 19:21

KBM: Suasana kegiatan belajar mengajar (KBM) salah satu sekolah dasar (SD) di Kota Palembang.-Foto : Ist-

58 Jenis Tugas Tambahan Guru Diakui sebagai Jam Kerja

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID-Pemerintah resmi menerbitkan Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025. Itu merupakan aturan baru yang mengubah cara perhitungan jam kerja guru dan kepala sekolah. Regulasi ini menjadi angin segar bagi guru bersertifikat yang selama ini bergantung pada pemenuhan 24 jam kerja wajib agar mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Kepala Kepegawaian Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Amirul Insan SPd MM menjelaskan, selama ini banyak guru kesulitan mengejar jam mengajar akibat terbatasnya jumlah rombongan belajar dan besarnya beban tugas struktural di sekolah.

Tapi dengan keluarnya aturan baru ini mengubah situasi tersebut. Pemerintah kini mengakui 58 jenis tugas tambahan mulai dari wali kelas, pembina kegiatan, hingga pengelola unit sekolah sebagai jam kerja resmi. Kebijakan ini, menurut Amirul, memberikan keadilan bagi guru yang selama ini bekerja ekstra namun tidak tercatat dalam Sistem Kinerja Tunjangan Profesi (SKTP).

“Bagi kepala sekolah, aturan ini menjadi terobosan penting. Pekerjaan manajerial mereka kini diakui setara jam mengajar, sehingga tidak lagi diwajibkan mengambil jam tatap muka hanya demi memenuhi syarat TPG,” bebernya, kemarin.

Selain itu, regulasi baru juga menetapkan ekuivalensi hingga 12 jam bagi sejumlah tugas strategis seperti kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah, ketua unit produksi SMK, dan koordinator projek Pancasila. Pemerintah menilai, peran manajerial tersebut membutuhkan fokus dan tanggung jawab besar sehingga layak dihitung sebagai jam mengajar.

Implementasi regulasi ini turut menuntut sekolah lebih disiplin dalam pendokumentasian tugas. Setiap penugasan harus diperkuat dengan laporan dan bukti kegiatan, sebuah langkah yang dinilai akan memperjelas verifikasi SKTP dan meminimalkan potensi sengketa administratif. Kata Amirul, aturan ini sangat relevan, yang menuntut guru terlibat dalam proyek pembelajaran, layanan diferensiasi, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila.

“Pengakuan jam ekuivalen memberi ruang bagi guru menjalankan berbagai tugas kurikulum tanpa mengorbankan hak sertifikasi. Sekolah juga bisa membagi tugas lebih proporsional dan mengurangi perebutan jam mengajar,” ungkapnya. Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman setiap sekolah dan efektivitas sosialisasi dari dinas pendidikan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.

Di akhir penjelasannya, Amirul menilai bahwa Kepmendikdasmen No 221/2025 merupakan langkah progresif yang memperluas definisi jam kerja pendidik, sekaligus memberikan kepastian bagi guru dan kepala sekolah dalam memperoleh TPG. “Regulasi ini mendorong tata kelola sekolah yang lebih modern, adil, dan berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik,” pungkasnya.

aturan baru tpg akhiri krisis jam mengajar                             58 jenis tugas tambahan guru diakui sebagai jam kerja
palembang, sumateraekspres.id-pemerintah resmi menerbitkan kepmendikdasmen nomor 221/p/2025. itu merupakan aturan baru yang mengubah cara perhitungan jam kerja guru dan kepala sekolah. regulasi ini menjadi angin segar bagi guru bersertifikat yang selama ini bergantung pada pemenuhan 24 jam kerja wajib agar mendapatkan tunjangan profesi guru (tpg).
kepala kepegawaian dinas pendidikan (disdik) kota palembang, amirul insan spd mm menjelaskan, selama ini banyak guru kesulitan mengejar jam mengajar akibat terbatasnya jumlah rombongan belajar dan besarnya beban tugas struktural di sekolah.
tapi dengan keluarnya aturan baru ini mengubah situasi tersebut. pemerintah kini mengakui 58 jenis tugas tambahan mulai dari wali kelas, pembina kegiatan, hingga pengelola unit sekolah sebagai jam kerja resmi. kebijakan ini, menurut amirul, memberikan keadilan bagi guru yang selama ini bekerja ekstra namun tidak tercatat dalam sistem kinerja tunjangan profesi (sktp).
“bagi kepala sekolah, aturan ini menjadi terobosan penting. pekerjaan manajerial mereka kini diakui setara jam mengajar, sehingga tidak lagi diwajibkan mengambil jam tatap muka hanya demi memenuhi syarat tpg,” bebernya, kemarin.
baca juga:transfer bulanan langsung ke rekening, inilah rincian besaran tpg 2026 mendatang
baca juga:transfer rekening setiap bulan, simak besaran tpg 2026 yang bakal diterima guru pemilik serdik
selain itu, regulasi baru juga menetapkan ekuivalensi hingga 12 jam bagi sejumlah tugas strategis seperti kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah, ketua unit produksi smk, dan koordinator projek pancasila. pemerintah menilai, peran manajerial tersebut membutuhkan fokus dan tanggung jawab besar sehingga layak dihitung sebagai jam mengajar.
implementasi regulasi ini turut menuntut sekolah lebih disiplin dalam pendokumentasian tugas. setiap penugasan harus diperkuat dengan laporan dan bukti kegiatan, sebuah langkah yang dinilai akan memperjelas verifikasi sktp dan meminimalkan potensi sengketa administratif. kata amirul, aturan ini sangat relevan, yang menuntut guru terlibat dalam proyek pembelajaran, layanan diferensiasi, serta penguatan profil pelajar pancasila.
“pengakuan jam ekuivalen memberi ruang bagi guru menjalankan berbagai tugas kurikulum tanpa mengorbankan hak sertifikasi. sekolah juga bisa membagi tugas lebih proporsional dan mengurangi perebutan jam mengajar,” ungkapnya. ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman setiap sekolah dan efektivitas sosialisasi dari dinas pendidikan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.
di akhir penjelasannya, amirul menilai bahwa kepmendikdasmen no 221/2025 merupakan langkah progresif yang memperluas definisi jam kerja pendidik, sekaligus memberikan kepastian bagi guru dan kepala sekolah dalam memperoleh tpg. “regulasi ini mendorong tata kelola sekolah yang lebih modern, adil, dan berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik,” pungkasnya.

Tag

Share