Kebijakan Ekonomi: Apakah Sudah Cukup Ramah bagi UMKM?

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 02 Nov 2025 - 19:12

Ermalia, S.Pd.- Foto : Ist-

Dalam denyut kehidupan ekonomi Indonesia yang luas dan kompleks, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi yang tidak tergantikan.

Dari pasar tradisional di pelosok desa hingga pusat-pusat ekonomi di perkotaan, UMKM hadir sebagai tulang punggung nyata yang menjaga roda ekonomi tetap berputar. Saat krisis ekonomi melanda, baik pada tahun 1998 maupun saat pandemi COVID-19, sektor besar banyak yang tumbang, industri manufaktur melemah, perusahaan multinasional melakukan efisiensi, dan investasi asing menurun drastis. Namun, di tengah badai itu, UMKM justru menjadi benteng ketahanan ekonomi bangsa.

Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan cara-cara kreatif, beralih ke platform digital, membuka lini usaha baru, dan tetap menyerap tenaga kerja di saat banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Inilah bukti bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya tumbuh dari bawah, bukan dari atas.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 61 persen. Lebih dari 97 persen lapangan kerja nasional diciptakan oleh sektor ini. Jika dirata-ratakan, hampir setiap keluarga Indonesia memiliki anggota yang bekerja di usaha kecil, baik sebagai pemilik, pekerja, atau mitra. Ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari struktur sosial ekonomi bangsa, Indonesia adalah negara UMKM.

Namun, di balik besarnya kontribusi itu, masih tersimpan ketimpangan struktural yang membuat UMKM belum mampu menjadi kekuatan ekonomi yang sepenuhnya mandiri. Sekitar 90 persen dari total UMKM tergolong usaha mikro, dengan aset di bawah Rp50 juta dan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun. Sebagian besar beroperasi di sektor informal, tanpa badan hukum, tanpa pencatatan keuangan yang rapi, dan tanpa akses ke lembaga keuangan formal. Di sinilah letak paradoks besar perekonomian kita, pelaku terbesar justru paling rentan.

Kini, di tengah transisi politik dan arah baru kebijakan ekonomi di bawah Menteri Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa, harapan kembali muncul. Purbaya dikenal sebagai ekonom dengan pandangan progresif, menekankan pemerataan, produktivitas sektor riil, dan keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Tetapi pertanyaannya, apakah kebijakan ekonomi yang digagas benar-benar ramah bagi UMKM?

Tiga “persimpangan” besar yang menentukan arah masa depan UMKM, yaitu akses terhadap modal, pasar, dan regulasi. Ketiganya saling berkaitan dan sering kali menjadi sumber ketimpangan utama. Akses modal memegang kendali pada tumbuh dan berkembangnya UMKM. Kendala klasik pelaku UMKM adalah sulitnya mengakses pembiayaan formal. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), hingga LPDB-KUMKM, realisasi di lapangan belum merata. Banyak pelaku usaha tidak memenuhi syarat administratif, akhirnya memilih jalur informal dengan bunga tinggi, yang justru mempersempit ruang pertumbuhan.

Kedua adalah akses pasar, di mana kita dihadapkan pada digitalisasi dan dominasi. Era digital membuka peluang luar biasa bagi UMKM untuk memperluas pasar. Pandemi mempercepat proses ini, jutaan pelaku usaha beralih ke platform daring untuk menjual produk mereka. Namun, di balik geliat digitalisasi, muncul masalah baru, ketimpangan kemampuan adaptasi.

UMKM di perkotaan dengan akses internet baik dan literasi digital memadai mampu tumbuh pesat. Sementara itu, pelaku usaha di daerah terpencil kesulitan bersaing karena terbatasnya infrastruktur dan pengetahuan.

Selanjutnya adalah regulasi. Dalam wacana publik, pemerintah sering menegaskan komitmen terhadap penyederhanaan regulasi usaha kecil. Namun, di lapangan, birokrasi masih menjadi momok.

kebijakan ekonomi: apakah sudah cukup ramah bagi umkm?                            dalam denyut kehidupan ekonomi indonesia yang luas dan kompleks, usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) menempati posisi yang tidak tergantikan.
dari pasar tradisional di pelosok desa hingga pusat-pusat ekonomi di perkotaan, umkm hadir sebagai tulang punggung nyata yang menjaga roda ekonomi tetap berputar. saat krisis ekonomi melanda, baik pada tahun 1998 maupun saat pandemi covid-19, sektor besar banyak yang tumbang, industri manufaktur melemah, perusahaan multinasional melakukan efisiensi, dan investasi asing menurun drastis. namun, di tengah badai itu, umkm justru menjadi benteng ketahanan ekonomi bangsa.
mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan cara-cara kreatif, beralih ke platform digital, membuka lini usaha baru, dan tetap menyerap tenaga kerja di saat banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. inilah bukti bahwa kekuatan ekonomi indonesia sesungguhnya tumbuh dari bawah, bukan dari atas.
menurut data kementerian koperasi dan ukm (2024), jumlah umkm di indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (pdb) sekitar 61 persen. lebih dari 97 persen lapangan kerja nasional diciptakan oleh sektor ini. jika dirata-ratakan, hampir setiap keluarga indonesia memiliki anggota yang bekerja di usaha kecil, baik sebagai pemilik, pekerja, atau mitra. ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari struktur sosial ekonomi bangsa, indonesia adalah negara umkm.
namun, di balik besarnya kontribusi itu, masih tersimpan ketimpangan struktural yang membuat umkm belum mampu menjadi kekuatan ekonomi yang sepenuhnya mandiri. sekitar 90 persen dari total umkm tergolong usaha mikro, dengan aset di bawah rp50 juta dan omzet kurang dari rp300 juta per tahun. sebagian besar beroperasi di sektor informal, tanpa badan hukum, tanpa pencatatan keuangan yang rapi, dan tanpa akses ke lembaga keuangan formal. di sinilah letak paradoks besar perekonomian kita, pelaku terbesar justru paling rentan.
baca juga:tren pinjaman mikro dorong napas baru umkm sumatera di 2025
baca juga:kunyit asem dan madu kelulut jadi primadona di stand umkm ibu-ibu ber-kb
kini, di tengah transisi politik dan arah baru kebijakan ekonomi di bawah menteri perekonomian purbaya yudhi sadewa, harapan kembali muncul. purbaya dikenal sebagai ekonom dengan pandangan progresif, menekankan pemerataan, produktivitas sektor riil, dan keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. tetapi pertanyaannya, apakah kebijakan ekonomi yang digagas benar-benar ramah bagi umkm?
tiga “persimpangan” besar yang menentukan arah masa depan umkm, yaitu akses terhadap modal, pasar, dan regulasi. ketiganya saling berkaitan dan sering kali menjadi sumber ketimpangan utama. akses modal memegang kendali pada tumbuh dan berkembangnya umkm. kendala klasik pelaku umkm adalah sulitnya mengakses pembiayaan formal. meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti kredit usaha rakyat (kur), ultra mikro (umi), hingga lpdb-kumkm, realisasi di lapangan belum merata. banyak pelaku usaha tidak memenuhi syarat administratif, akhirnya memilih jalur informal dengan bunga tinggi, yang justru mempersempit ruang pertumbuhan.
kedua adalah akses pasar, di mana kita dihadapkan pada digitalisasi dan dominasi. era digital membuka peluang luar biasa bagi umkm untuk memperluas pasar. pandemi mempercepat proses ini, jutaan pelaku usaha beralih ke platform daring untuk menjual produk mereka. namun, di balik geliat digitalisasi, muncul masalah baru, ketimpangan kemampuan adaptasi.
umkm di perkotaan dengan akses internet baik dan literasi digital memadai mampu tumbuh pesat. sementara itu, pelaku usaha di daerah terpencil kesulitan bersaing karena terbatasnya infrastruktur dan pengetahuan. 
baca juga:gandeng apumindagi sumsel, bank mandiri gelar bimtek umkm agar naik kelas 
baca juga:dari balik jeruji besi, wbp lpp kelas iia palembang hasilkan produk umkm beromzet jutaan rupiah berkat bantuan
selanjutnya adalah regulasi. dalam wacana publik, pemerintah sering menegaskan komitmen terhadap penyederhanaan regulasi usaha kecil. namun, di lapangan, birokrasi masih menjadi momok.
izin usaha, sertifikasi halal, izin edar bpom, atau izin industri rumah tangga (pirt) sering membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. akibatnya, banyak pelaku usaha memilih untuk tidak mengurus legalitas karena merasa tidak mendapat manfaat langsung. padahal, legalitas adalah pintu masuk bagi umkm untuk naik kelas.
tanpa legalitas, mereka sulit mendapatkan akses pembiayaan, berpartisipasi dalam proyek pengadaan pemerintah, atau menembus pasar ekspor. birokrasi yang lambat, kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, serta minimnya koordinasi antarinstansi menjadi penghambat serius. di sinilah letak realitas pahit di balik narasi indah pemberdayaan umkm, banyak kebijakan baik berhenti di tataran wacana. 
pelantikan purbaya yudhi sadewa sebagai menteri keuangan pada september 2025 menandai babak baru dalam arah kebijakan ekonomi nasional. di tengah tekanan global, pelemahan nilai tukar, dan ketimpangan sosial yang masih lebar, publik menaruh harapan bahwa wajah baru di kabinet dapat membawa semangat segar. 
langkah nyata yang diambil antara lain adalah penempatan dana pemerintah di bank-bank bumn (himbara) dengan mandat jelas, memperbesar penyaluran kredit ke sektor riil dan umkm. selain itu, pemerintah memperkenalkan skema insentif fiskal bagi industri padat karya dan ekspor, di mana umkm diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok nasional. pendekatan ini menarik, karena selama ini umkm sering kali tidak terhubung dengan industri besar.
baca juga:pertamina wujudkan mimpi warga binaan lapas perempuan kelas iia palembang: bina umkm dan skill hingga mendunia
baca juga:pinjaman modal syariah 2025: akses dana halal untuk umkm, bebas riba dan diawasi ojk
visi purbaya juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. ini diwujudkan melalui dua strategi utama. pertama, memperkuat sektor produksi lokal, terutama industri kecil dan menengah, dengan insentif pajak, kemudahan ekspor, dan perlindungan terhadap produk lokal. kedua, mendorong konsumsi dan investasi domestik agar menjadi mesin ganda pertumbuhan.
dalam enam bulan pertama implementasinya, data dari bank indonesia menunjukkan lonjakan penyaluran kredit umkm hingga 12,7 persen. hasil ini tentu menggembirakan, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan. kredit masih terpusat di wilayah perkotaan dan pulau jawa, sementara pelaku usaha di luar jawa, terutama di kawasan timur, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur perbankan dan jaringan digital. dengan kata lain, kebijakan ini baru efektif di wilayah dengan ekosistem finansial yang sudah mapan, sementara di daerah pinggiran, efektivitasnya masih perlu diuji.
selain permodalan, kebijakan digitalisasi menjadi tonggak penting dalam arah ekonomi purbaya. ia menyadari bahwa masa depan umkm tidak bisa lepas dari teknologi. melalui program umkm go-digital, pemerintah berupaya mempercepat integrasi pelaku usaha ke dalam ekosistem digital nasional. program ini tidak hanya mendorong pelaku umkm untuk masuk ke platform daring, tetapi juga membangun kemampuan mereka dalam pembukuan digital, sistem pembayaran elektronik, dan pemasaran berbasis data. hasilnya cukup signifikan. dalam dua tahun terakhir, jumlah umkm yang terhubung ke platform digital meningkat dari 21 juta menjadi lebih dari 30 juta unit usaha. menariknya, pelaku yang telah bertransformasi ke sistem digital rata-rata mengalami peningkatan omzet hampir dua kali lipat dibanding mereka yang masih menjalankan usaha secara konvensional.
baca juga:butuh inovasi teknologi dan manajemen modern, dorong umkm naik kelas
baca juga:umkm jadi tulang punggung perekonomian, semarak hut ke-3 ppumi 
kendati demikian, transformasi digital tidak berjalan tanpa hambatan. kesenjangan literasi dan infrastruktur digital masih menjadi batu sandungan terbesar. banyak pelaku umkm di pedesaan belum terbiasa menggunakan sistem daring, bahkan masih kesulitan dalam mengakses jaringan internet stabil. untuk menutup kesenjangan ini, purbaya menggagas pembentukan pusat inovasi digital desa yang berfungsi sebagai ruang belajar dan pendampingan teknologi bagi masyarakat lokal. gagasan ini visioner, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesinambungan anggaran dan dukungan pemerintah daerah.
kebijakan purbaya juga menitikberatkan pada pemerataan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing lokal. dampak awalnya cukup positif. berdasarkan laporan kementerian investasi, serapan tenaga kerja lokal meningkat sekitar delapan persen, dan nilai ekspor produk umkm naik hingga 15 persen pada tahun 2026. angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan berbasis daerah mulai membuahkan hasil. namun, efektivitasnya masih dibayangi kendala klasik: biaya logistik tinggi, sulitnya akses transportasi, dan lemahnya sistem sertifikasi ekspor bagi produk lokal. tanpa dukungan infrastruktur dan standarisasi yang kuat, banyak produk unggulan daerah akan sulit menembus pasar global meski potensinya besar. untuk itu, purbaya meluncurkan program export readiness umkm, yang memberikan subsidi sertifikasi produk dan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha kecil yang siap go international.
perjalanan menuju efektivitas penuh masih panjang. reformasi birokrasi, pengawasan anggaran, dan sinergi pusat-daerah menjadi kunci keberlanjutan kebijakan. jika arah baru yang dibawa purbaya dapat dijaga secara konsisten, maka kebijakan ini bukan hanya akan mengangkat umkm sebagai motor ekonomi rakyat, tetapi juga membentuk generasi baru pengusaha kecil yang tangguh, kreatif, dan mandiri di tengah pusaran ekonomi global. 
baca juga:hadiri acara semarak umkm sriwijaya 2025, ini harapan ketua tp pkk kota palembang 
baca juga:bsb dukung penguatan ekosistem ekonomi sumsel, mitra aktif pengembangan umkm
arah kebijakan ekonomi menteri purbaya mungkin masih menghadapi banyak tantangan, tetapi langkah- langkah yang ia tempuh telah membuka babak baru: babak ketika ekonomi rakyat tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan pusat dari visi kemandirian bangsa. kebijakan ekonomi yang ramah bagi umkm bukan sekadar urusan teknis fiskal atau administrasi, melainkan manifestasi dari keberpihakan moral dan politik negara kepada rakyat kecil.
di bawah kepemimpinan menteri purbaya, arah kebijakan ekonomi indonesia tampak mulai bergerak ke jalur yang lebih adil dan produktif. namun, perjalanan masih panjang. efektivitas kebijakan akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menjaga konsistensi, menghapus birokrasi berlapis, dan memberikan ruang partisipasi nyata bagi pelaku umkm. kita membutuhkan ekonomi yang bukan hanya stabil di angka, tetapi berdenyut di hati rakyat, di kios kecil, di bengkel rumahan, di warung pinggir jalan, dan di tangan-tangan para pelaku usaha yang setiap hari berjuang menjaga roda ekonomi tetap berputar.
maka, menjawab pertanya- an: apakah kebijakan ekonomi kita sudah cukup ramah bagi umkm? jawabannya mungkin: sudah menuju ke sana, tetapi belum sampai. yang dibutuhkan kini adalah konsistensi, keberanian politik, dan kejujuran untuk menempatkan rakyat kecil sebagai pusat dari seluruh arah pembangunan ekonomi bangsa.