1.Beban Fiskal yang Berat: Membiayai pengobatan warga adalah investasi yang mahal. Jika anggaran tersedot terlalu besar untuk sektor pengobatan (kuratif), maka dana untuk sektor krusial lainnya seperti pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan sekolah, hingga peningkatan ekonomi rakyat akan tergerus.

2.Ketidakpastian Dana: Tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil, membiayai pengobatan seluruh warga melalui KTP dapat menyebabkan defisit anggaran yang membahayakan stabilitas keuangan daerah.

3.Kembali ke Masalah Hulu: Inilah ironi yang terjadi. Karena APBD habis terserap untuk membayar tagihan rumah sakit (hilir), pemerintah daerah seringkali kehabisan dana untuk membenahi masalah hulu. Program air bersih, sanitasi lingkungan, hingga penyediaan ruang terbuka hijau untuk olahraga akhirnya sering terabaikan karena "uangnya habis untuk membayar orang sakit".

Mencari Keseimbangan yang Adil

Menonaktifkan PBI JKN secara sepihak tanpa solusi transparan adalah langkah yang mencederai keadilan sosial. Namun, hanya mengandalkan APBD untuk membiayai pengobatan melalui KTP tanpa membenahi akar masalah kesehatan juga merupakan kebijakan yang "berdarah-darah" bagi pembangunan daerah.

Meskipun pada akhirnya kemelut ini dihentikan oleh pemerintah dengan mengaktifkan kembali kartu PBI JKN, tapi ini bisa jadi alarm keras, agar pemerintah juga fokus membenahi kesehatan rakyatnya, karena sistem jaminan kesehatan yang baik bukan diukur dari seberapa banyak warga yang berobat gratis, melainkan dari seberapa sedikit warga yang perlu pergi ke fasilitas kesehatan, karena mereka sudah hidup sehat di lingkungan yang terjaga. Kita membutuhkan sinkronisasi data yang manusiawi di hilir, dan keberanian investasi yang masif di hulu. Jangan sampai kita bangsa menjadi ahli pengobatan, namun gagap dalam menjaga kehidupan.