SUMATERAEKSPRES.ID-Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki tahap kedua.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan dukungan penuh agar proses transisi dan penyelesaian pembangunan berjalan sesuai rencana.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN di Kantor Kemenko 3, IKN, pada Selasa (11/11/2025).

“Saya melihat langsung progres di lapangan, dan perkembangannya sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah Otorita IKN, mulai dari pembangunan kawasan pusat pemerintahan hingga kawasan legislatif dan yudikatif,” ujar Ossy Dermawan.

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Kobarkan Semangat Perjuangan di Hari Pahlawan 2025

BACA JUGA:Jaga Kedaulatan Negara, Irjen Pudji Tanamkan Rasa Bangga pada CPNS Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting sejak awal perencanaan IKN, terutama dalam aspek pengadaan tanah dan penyusunan tata ruang.

“Sejak 2020, ATR/BPN telah berkontribusi dalam pengadaan tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memastikan pembangunan IKN memiliki kepastian hukum dan arah pembangunan yang jelas,” tambah Ossy.

Hingga November 2025, kementerian ini telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah yang mendukung infrastruktur strategis, antara lain untuk pembangunan bendungan Sepaku, dermaga logistik, tempat pengolahan sampah terpadu, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, serta sistem pengelolaan air minum dan jalan bebas hambatan.

Selain itu, sembilan RDTR di wilayah IKN telah rampung dan siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Kembali Raih Top GPR Award 2025, Bukti Konsistensi dalam Komunikasi Publik

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Perkuat Digitalisasi untuk Tekan Konflik Pertanahan

Dalam rapat tersebut, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua telah diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, dengan indikator kemajuan berupa: