Sekdaprov Sumsel Terima Kunker Komisi VI DPR-RI Kunker ke Sumsel, Ini Agendanya

Reporter: evan zumarli |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 13 Nov 2025 - 18:11

KUNKER: Sekdaprov Sumsel, Dr H Edward Candra SH MH, menerima kunjungan dari Komisi VI DPR-RI yang dipimpin Andre Rosiade guna meminta masukan terhadap naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung-Foto : ist/sumeks-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumsel, Dr H Edward Candra SHH menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi VI DPR-RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Andre Rosiade, Rabu (12/11) sore.

Agenda kunker kali ini guna mendapatkan masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Provinsi Sumsel, di Auditorium Bina Praja Sumsel.

Sekda Sumsel menyambut baik kunjungan kerja Komisi VI DPR-RI dipimpin Andre Rosiade tersebut. "Ini menjadi momentum untuk perbaikan layanan dan mutu serta kualitas pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada konsumen.

Dan konsumen serta masyarakat dapat mengambil manfaat dan tercerdaskan," sebut Edward

Dengan begitu, menurut Edward dapat meminimalisir konsumen atau masyarakat yang dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik, lebih lanjut dia menyampaikan pemerintah dalam hal ini telah membentuk badan independen untuk penyelesaian masalah sengketa konsumen dan pelaku usaha.

Yaitu BPSK di Kota Palembang dan Lubuk Linggau yang ke depannya akan menyusul di daerah lain yang ada di Sumsel.

Tercatat ada 112 kasus dari tahun 2020-2023 pengaduan yang diterima BPSK Kota Palembang. Untuk itu perlunya pembahasan ini terkait banyaknya permasalahan baru muncul di era digitalisasi ini seperti ancaman siber, ketidakjelasan informasi produk dalam transaksi daring dan masalah lainnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Andre Rosiade mempersilakan kepada undangan yang hadir untuk sumbang saran pendapat dan masukan serta permasalahan yang ada dan terjadi selama ini.

Sehingga ke depannya terdapat masukan untuk menjadi draft naskah pembahasan rancangan perubahan undang-undang tersebut.

Pihaknya menargetkan tahun 2026 pembahasan undang-undang ini akan segera diselesaikan. Untuk menjawab tantangan dan perubahan perilaku konsumen dalam bertransaksi terutama di zaman serba digital ini.

sekdaprov sumsel terima kunker komisi vi dpr-ri kunker ke sumsel, ini agendanya                             palembang, sumateraekspres.id - sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) sumsel, dr h edward candra shh menerima kunjungan kerja (kunker) komisi vi dpr-ri dipimpin wakil ketua komisi andre rosiade, rabu (12/11) sore.
agenda kunker kali ini guna mendapatkan masukan terhadap naskah akademik dan draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di provinsi sumsel, di auditorium bina praja sumsel.
sekda sumsel menyambut baik kunjungan kerja komisi vi dpr-ri dipimpin andre rosiade tersebut. "ini menjadi momentum untuk perbaikan layanan dan mutu serta kualitas pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada konsumen. 
dan konsumen serta masyarakat dapat mengambil manfaat dan tercerdaskan," sebut edward
dengan begitu, menurut edward dapat meminimalisir konsumen atau masyarakat yang dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik, lebih lanjut dia menyampaikan pemerintah dalam hal ini telah membentuk badan independen untuk penyelesaian masalah sengketa konsumen dan pelaku usaha. 
baca juga:kunker mentri esdm, bahlil tinjau listrik desa, lpg dan sumur minyak di muba
baca juga:kunker ke oki, kapolda sumsel ajak anggota jaga integritas dan tanam jagung kuartal iv
yaitu bpsk di kota palembang dan lubuk linggau yang ke depannya akan menyusul di daerah lain yang ada di sumsel.
tercatat ada 112 kasus dari tahun 2020-2023 pengaduan yang diterima bpsk kota palembang. untuk itu perlunya pembahasan ini terkait banyaknya permasalahan baru muncul di era digitalisasi ini seperti ancaman siber, ketidakjelasan informasi produk dalam transaksi daring dan masalah lainnya.
wakil ketua komisi vi dpr-ri andre rosiade mempersilakan kepada undangan yang hadir untuk sumbang saran pendapat dan masukan serta permasalahan yang ada dan terjadi selama ini. 
sehingga ke depannya terdapat masukan untuk menjadi draft naskah pembahasan rancangan perubahan undang-undang tersebut. 
pihaknya menargetkan tahun 2026 pembahasan undang-undang ini akan segera diselesaikan. untuk menjawab tantangan dan perubahan perilaku konsumen dalam bertransaksi terutama di zaman serba digital ini.
baca juga:penyapu jalan lari terkencing-kencing takut dibacok begal, kerja lebih awal kunker wapres gibran ke palembang 
baca juga:pln, dpr-ri dan kementerian esdm perkuat sinergi, kunker tim panja komisi xii ke palembang 
kadisdag sumsel, henny yulianti, mengatakan, pihaknya bersama bpsk palembang dan lubuk linggau telah banyak menyelesaikan persoalan ketidakpuasan konsumen baik itu kepada perusahan bumn bumd maupun perusahan swasta dan pelaku usaha lainnya. 
menurut henny selama uu no 8/1999 tentang perlindungan konsumen telah berlaku selama lebih dari dua dekade, selama itu dinamika perekonomian dan perubahan teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam bertransaksi mengalami transformasi cukup pesat. 
dan sudah tidak relevan dan belum mampu menjawab tantangan kebutuhan perlindungan konsumen di era digitalisasi saat ini, produk dan transaksi daring memerlukan payung hukum yang lebih kuat dan jelas.
dalam rangka menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang lebih adaptif, berimbang dan berkeadilan.
pakar pendidikan dari unsri seperti prof dr annalisa menyampaikan beberapa masukan baik itu jaminan produk halal, perlindungan pelaku pasar digital dan online, seperti perlindungan data digital konsumsen yang terdiri dari data digital pribadi konsumen dan data perilaku konsumen. sejauhmana pihak produsen dapat menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen.  
baca juga:kunker perkuat sinergi pusat-daerah, giri ramanda pimpin komisi ii dpr-ri ke pemprov sumsel
baca juga:cabut tunjangan, moratorium kunker ke luar negeri, 5 anggota dpr dinonaktifkan 
prof annalisa juga menyampaikan metode penyelesaian sengketa dengan mediasi dan arbitrase. hadir juga dalam pertemuan ini kepala dinas perdagangan (kadisdag) sumsel henny yulianti beserta opd terkait, badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk). 
dekan fakultas hukum unsri bersama pakar dan pengamat pendidikan lainnya. selain itu hadir juga sejumlah pucuk pimpinan pln dan tamu undangan lainnya.