Prof Iza Rumesten Nahkodai APHTN-HAN Sumsel

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 08 Nov 2025 - 19:09

SEMINAR NASIONAL: Gubernur Sumsel dan Sekjen APHTN-HAN Pusat hadiri Seminar Nasinal Kebijakan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis di FH Tower, Sabtu (8/11). -FOTO: DUDUN/SUMEKS-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID -Setelah cukup lama vakum, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) kembali menunjukkan eksistensinya di Sumatera Selatan.

Kebangkitan organisasi ini ditandai dengan pelantikan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APHTN-HAN Sumsel yang kini dinakhodai Profesor Dr Iza Rumesten SH MH.

Pelantikan dikemas dengan Seminar Nasional Kebijakan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis. Acara bertempat di Gedung Fakultas Hukum (FH) Tower, Bukit Besar, Sabtu (8/11).

Dihadiri Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Pusat Prof Dr Bayu Dwi Anggono SH MH.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru secara resmi membuka Seminar Nasional Kebijakan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis: Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin.

Kegiatan ini diinisiasi DPW APHTN-HAN Sumsel bersama Bagian Hukum Administrasi Negara dan Bagian Hukum Tata Negara FH Unsri.

Dalam sambutannya, Prof Bayu menyebut momentum ini sebagai titik balik penting bagi penguatan hukum dan tata kelola pemerintahan di Bumi Sriwijaya.

“Setelah sekian lama vakum, asosiasi pengajar hukum tata negara dan administrasi negara di Sumsel kembali hidup dan eksis. Kami dari pusat sangat menyambut positif kebangkitan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepengurusan baru ini memiliki komposisi yang inklusif karena melibatkan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel.

Sekitar 40 persen anggotanya berasal dari UIN Raden Fatah Palembang, sementara lainnya berasal dari Unsri, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan kampus-kampus daerah.

“Musyawarah Wilayah berjalan lancar dan penuh kekompakan. Ini menjadi contoh kolaborasi akademik yang sehat dan solid,” tegasnya.

Prof Bayu menegaskan, keberadaan APHTN-HAN Sumsel bukan sekadar formalitas kelembagaan, tetapi diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

prof iza rumesten nahkodai aphtn-han sumsel                            palembang, sumateraekspres.id -setelah cukup lama vakum, asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara (aphtn-han) kembali menunjukkan eksistensinya di sumatera selatan.
kebangkitan organisasi ini ditandai dengan pelantikan kepengurusan baru dewan pimpinan wilayah (dpw) aphtn-han sumsel yang kini dinakhodai profesor dr iza rumesten sh mh.
baca juga:kasus kekerasan di sma negeri 16 palembang, korban didampingi kuasa hukum dan batak bersatu temui dprd sumsel
baca juga:prof iza rumesten pimpin aphtn-han sumsel: siap jadi motor penguatan hukum dan pembangunan daerah
pelantikan dikemas dengan seminar nasional kebijakan pelayanan bantuan hukum gratis. acara bertempat di gedung fakultas hukum (fh) tower, bukit besar, sabtu (8/11).
dihadiri sekretaris jenderal aphtn-han pusat prof dr bayu dwi anggono sh mh.
sebelumnya, gubernur sumsel dr h herman deru secara resmi membuka seminar nasional kebijakan pelayanan bantuan hukum gratis: upaya pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin.
kegiatan ini diinisiasi dpw aphtn-han sumsel bersama bagian hukum administrasi negara dan bagian hukum tata negara fh unsri.
dalam sambutannya, prof bayu menyebut momentum ini sebagai titik balik penting bagi penguatan hukum dan tata kelola pemerintahan di bumi sriwijaya.
“setelah sekian lama vakum, asosiasi pengajar hukum tata negara dan administrasi negara di sumsel kembali hidup dan eksis. kami dari pusat sangat menyambut positif kebangkitan ini,” ujarnya.
ia menambahkan, kepengurusan baru ini memiliki komposisi yang inklusif karena melibatkan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di sumsel.
sekitar 40 persen anggotanya berasal dari uin raden fatah palembang, sementara lainnya berasal dari unsri, universitas muhammadiyah palembang, dan kampus-kampus daerah.
“musyawarah wilayah berjalan lancar dan penuh kekompakan. ini menjadi contoh kolaborasi akademik yang sehat dan solid,” tegasnya.
prof bayu menegaskan, keberadaan aphtn-han sumsel bukan sekadar formalitas kelembagaan, tetapi diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
melalui keahlian anggotanya di bidang hukum tata negara dan administrasi negara, aphtn-han dapat memberikan kontribusi konkret.
baik itu pendampingan penyusunan peraturan daerah, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, kajian tata kelola sumber daya alam, hingga telaah kebijakan sosial dan kesehatan publik.
“dengan sekitar 70 anggota aktif yang tersebar di berbagai kampus, kami berharap dpw sumsel dapat menjadi motor penggerak pembangunan hukum yang berpihak kepada masyarakat,” bebernya.
ia menambahkan, sumsel punya potensi besar, dan asosiasi ini siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
terbentuknya kepengurusan sumsel sekaligus melengkapi jaringan aphtn-han di seluruh indonesia, serta memperkuat sinergi dalam pembangunan hukum nasional.
ketua dpw aphtn-han sumsel, prof dr iza rumesten sh mh menegaskan komitmennya untuk segera bekerja.
usai pelantikan, ia mengungkapkan langkah awal yang akan dilakukan yakni menggelar rapat kerja untuk menyusun strategi dan menindaklanjuti arahan gubernur sumsel terkait kemitraan dalam pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat.
“ada pr dari gubernur, yaitu bagaimana kami bisa bermitra dengan pemprov sumsel untuk memberikan layanan hukum gratis. itu akan jadi fokus awal kami,” katanya.
prof iza menegaskan bahwa kontribusi aphtn-han tidak hanya sebatas bantuan hukum. pihaknya juga berkomitmen untuk melaksanakan program-program akademik dan pengembangan ilmu hukum yang bernilai strategis.
baca juga:pos bantuan hukum kemenkumham sumsel hadir di empat lawang, buka akses keadilan hingga desa
baca juga:pemkot palembang resmikan pojok bantuan hukum gratis di setiap kelurahan
“kami akan mengkaji kebijakan pemerintah daerah secara akademis, menghasilkan karya ilmiah, serta mengadakan seminar dan diskusi publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
dengan semangat kolaborasi dan dedikasi akademik, kepemimpinan prof iza diharapkan mampu menjadikan aphtn-han sumsel sebagai garda depan dalam penguatan hukum, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan daerah berbasis keadilan dan ilmu pengetahuan. (iol/\)