DPW PGK Sumsel Soroti Keracunan Massal pada Program MBG Minta Dievaluasi hingga Dihentikan Sementara Waktu
Firdaus Hasbullah SH MH -foto: ist-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah SH, meminta pemerintah untuk segera menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah.
Menurutnya, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dibandingkan keberlanjutan program yang dinilai belum dikelola dengan baik.
Firdaus menegaskan bahwa kejadian keracunan yang menimpa peserta didik bukanlah insiden yang patut untuk disepelekan.
"Kami meminta pemerintah menghentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan persoalan sistemik dalam pengelolaan program,” sebutnya, kemarin (24/9).
Dikatakan oleh Firdaus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Bab Lematang Ilir (PALI) masalah utama terletak pada tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana program.
BACA JUGA:Rahasia SPPG Tanah Sareal Mempertahankan Zero Accident MBG
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Ancam Alihkan Anggaran MBG ke Program Lain, jika Tidak Terserap dengan Baik
Dia juga menyebut jika kasus keracunan yang menyebar di banyak daerah menandakan adanya kelemahan serius dalam pengawasan kualitas makanan dan rantai distribusi.
“Kalau masalah ini hanya teknis, seharusnya tidak terjadi berulang di berbagai tempat,” tegasnya.
Selain itu, Firdaus menyoroti kualitas makanan yang disajikan melalui program MBG. Banyak laporan dari orang tua dan sekolah yang menyebutkan makanan kadang sudah bau dan tak sedap, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak.
“Keselamatan anak-anak harus diutamakan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru membawa risiko kesehatan,” imbuhnya.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan program ini, evaluasi tersebut harus mencakup mekanisme pengadaan, penyimpanan, distribusi makanan, serta sistem pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang.
Tak hanya itu PGK Sumsel menurut Firdaus juga mendorong agar pemerintah melibatkan pakar gizi, tenaga kesehatan, serta pihak sekolah dalam merumuskan ulang pelaksanaan MBG.
