PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Terdapat dua penambahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2025 untuk dibahas oleh DPRD Kota Palembang. Sehingga total ada 16 raperda yang terdiri dari 13 raperda usulan pemkot l, satu raperda inisiatif dewan serta dan dua raperda baru.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Palembang, Jumono kedua Raperda tambahan yang diusulkan belakangan ini yakni Raperda Pemajuan Kesenian Kota Palembang dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2025-2029.

"Kedua Raperda tambahan ini sebuah hal penting dalam rangka lebih memperkuat identitas budaya dan arah pembangunan Kota Palembang," sebut Jumono yang merupakan wakil rakyat DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Di kesempatan itu, Jumono menekankan pentingnya kesiapan OPD pengusul bersama Bagian Hukum Setda Kota Palembang untuk segera menyusun draf, naskah akademik, serta dokumen pendukung agar proses pembahasan berjalan optimal.

Ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Rapat Paripurna XIII Tahun Kerja 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa (8/7). 

BACA JUGA:Tambah Dua Raperda Serta Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

BACA JUGA:7 Fraksi Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Muba TA 2025

Selain penambahan dua Raperda dalam Prolegda tahun 2025 sekaligus penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun 2024 oleh Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa.

“Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp4,364 triliun atau 94,96 persen dari target sedangkan realisasi belanja sebesar Rp4,615 triliun atau 93,04 persen dari yang ditargetkan,” sebut Wali Kota.

Tak hanya itu, di kesempatan tersebut Wali Kota turut pula membeberkan Pemkot Palembang kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.

“Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya.

BACA JUGA:Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Muara Enim Disetujui, Santunan Kematian Diusulkan Naik

BACA JUGA:Serahkan Dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024, total aset Pemkot tercatat sebesar Rp19,1 triliun dengan kewajiban sebesar Rp148,5 miliar dan ekuitas mencapai Rp18,95 triliun.