Harrey Hadi: Harmonisasi Data Jadi Kunci Pembangunan Terpadu di Sumsel

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 26 Jun 2025 - 17:54

DISEMINASI : Narasumber dan peserta Diseminasi Penyesuaian Indikator Pembangunan antara Dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 foto bersama, kemarin. FOTO: DUDUN/SUMEKS--

“Tanpa integrasi dengan sistem seperti SIPD, KRISNA, dan SDGs Dashboard, kita akan terus bekerja dalam keterbatasan atau terisolasi.

Padahal pembangunan membutuhkan sinergi lintas sektor dan wilayah,” tegas Harrey. (iol)

harrey hadi: harmonisasi data jadi kunci pembangunan terpadu di sumsel                            palembang, sumateraekspres.id – perencana ahli utama, ir h harrey hadi ms menegaskan pentingnya harmonisasi antardokumen perencanaan seperti rpjpn, rpjpd, rpjmn, hingga rkpd.
tujuannya agar kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data. 
baca juga:pj walikota lantik perencana ahli utama dan plt. kepala bappeda litbang kota palembang
baca juga:punya galeri khusus tampilkan profil-potensi palembang, bappeda litbang-sumatera ekspres perkuat sinergi
“kita bicara bukan hanya tentang dokumen, tapi bagaimana sumsel punya arah pembangunan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal,” ujarnya saat jadi narasumber dalam kegiatan diseminasi penyesuaian indikator pembangunan antara dokumen rpjmn, rpjmd provinsi, dan rpjmd kabupaten/kota tahun 2025–2029.
kegiatan itu digelar di kantor bappeda sumsel, kemarin (26/6). harrey menambahkan, strategi harmonisasi indikator makro sangat penting agar semua level pemerintahan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota memiliki pijakan data yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan.
prinsip utamanya adalah relevan terhadap prioritas nasional dan daerah, keterukuran indikator, serta konsistensi lintas level perencanaan.
harmonisasi indikator bukan sekadar menyamakan angka. ini adalah fondasi pembangunan yang nyata, berorientasi hasil, dan mengarah pada kesejahteraan rakyat.  tantangan dalam harmonisasi tidak ringan. 
ia menyebut adanya perbedaan prioritas pembangunan antara pusat dan daerah, keterbatasan data, dan metode pengukuran yang belum seragam.
juga kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, dinamika pembangunan, hingga keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah.
“itu semua jadi faktor-faktor penghambat,” ucap dia. untuk mengatasi itu, strategi utama diarahkan pada penyusunan indikator makro utama yang meliputi pdrb, tingkat kemiskinan, ipm, gini ratio, emisi gas rumah kaca (grk), serta tingkat pengangguran terbuka.
indikator-indikator inilah yang akan menjadi dasar pengukuran capaian pembangunan sumsel dalam jangka menengah dan panjang.
salah satu pendekatan kunci yang ditekankan adalah penguatan forum teknis perencanaan daerah.
baca juga:bappeda empat lawang gencarkan program csr untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan inflasi
baca juga:harrey hadi jabat ketua forum kepala bappeda kota se-indonesia 
“tanpa integrasi dengan sistem seperti sipd, krisna, dan sdgs dashboard, kita akan terus bekerja dalam keterbatasan atau terisolasi.
padahal pembangunan membutuhkan sinergi lintas sektor dan wilayah,” tegas harrey. (iol)