Pemerintah Terapkan Harga Pembelian Gabah dan Beras (HPP) untuk Stabilitas Pasar
Pemerintah tetapkan HPP gabah dan beras mulai 15 Januari 2025, untuk jaminan harga adil dan stabilitas pasokan pangan. Petani kini punya alternatif pasar yang lebih aman! Foto:Ist/Sumateraekspres.id--
Bambang, Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura Sumsel, menyampaikan bahwa Sumsel mencatatkan peningkatan produksi pangan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2022, produksi padi di Sumsel mencapai 2,5 juta ton, yang kemudian meningkat menjadi 28,3 juta ton pada 2023 dan 28,4 juta ton pada 2024.
BACA JUGA:MBG di OKU Timur Dimulai Februari, Tahap Awal Fokus pada 3.000 Siswa di 5 Sekolah
BACA JUGA:Hakim Tersangka Suap Kasus Ronald Tanur Belum Dilantik di Pengadilan Tinggi Palembang
“Meski beberapa provinsi mengalami penurunan produksi, Sumsel berhasil mempertahankan kenaikan produksi,” jelas Bambang.
Puncak panen diperkirakan terjadi pada Maret 2025, dan pemerintah berupaya agar seluruh hasil panen dapat diserap oleh pasar maupun pemerintah.
Bambang menambahkan, untuk mendukung kelancaran penyerapan hasil panen, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan infrastruktur gudang penampung gabah dan menghidupkan kembali lumbung desa yang sudah ada.
“Kami meminta dukungan semua pihak untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar, serta memastikan hasil panen terserap dengan baik,” kata Bambang.
BACA JUGA:Pelaku Pencurian Tewas Dihakimi Massa, Satu Pelaku Lainnya Kabur
BACA JUGA:Perbedaan Kiayi dan Ustad serta Peran Keduanya dalam Masyarakat Islam
Bambang optimis kebijakan HPP akan meningkatkan produktivitas petani, mengingat adanya jaminan penyerapan hasil panen oleh pemerintah.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.
Dengan adanya alternatif pasar yang stabil melalui pemerintah, petani dapat lebih giat menanam dan menghasilkan produksi yang lebih banyak.
Untuk memastikan kualitas gabah tetap terjaga, pemerintah menyediakan fasilitas pengering (dryer) guna mengurangi kadar air pada gabah.
"Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan intervensi untuk menjaga kualitas hasil panen," kata Bambang.
