Dampak Negatif Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor, Rugi Individu hingga Daerah

Reporter: kholid |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 21 Aug 2025 - 16:03

Jangan remehkan pajak kendaraan! Telat bayar bukan cuma kena denda, tapi juga bikin kendaraan terancam bodong. Yuk, taat pajak demi kenyamanan dan pembangunan daerah! Foto:Illustrasi--

SUMATERAEKSPRES.ID – Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukan sekadar kewajiban administratif bagi pemilik kendaraan di Indonesia.

Lebih dari itu, pajak ini menjadi sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, hingga menopang program pemerintah.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menunda atau bahkan abai dalam membayar pajak kendaraannya.

Padahal, penunggakan pajak memiliki konsekuensi serius, bukan hanya bagi individu, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat.

Berikut sejumlah dampak negatif yang timbul akibat tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor:

1. Beban Denda dan Biaya Membengkak

Konsekuensi paling nyata dari keterlambatan pajak adalah denda. Semakin lama tunggakan, semakin tinggi akumulasi biaya yang harus dibayar.

Misalnya, pajak yang telat setahun dapat melonjak tajam karena tambahan denda, sehingga justru lebih memberatkan pemilik kendaraan dibanding membayar tepat waktu.

2. Kehilangan Legalitas Kendaraan

STNK yang tidak diperpanjang akibat pajak menunggak otomatis membuat kendaraan tidak sah digunakan di jalan raya. Jika terjaring razia, polisi berhak menahan kendaraan.

Bahkan, aturan terbaru mengancam kendaraan dengan pajak menunggak dua tahun berturut-turut akan dihapus dari data registrasi.

Artinya, kendaraan tersebut dianggap bodong dan tak bisa lagi didaftarkan ulang.

dampak negatif menunggak pajak kendaraan bermotor, rugi individu hingga daerah                            sumateraekspres.id – pajak kendaraan bermotor (pkb) bukan sekadar kewajiban administratif bagi pemilik kendaraan di indonesia.
lebih dari itu, pajak ini menjadi sumber penting bagi pendapatan asli daerah (pad) yang digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, hingga menopang program pemerintah.
sayangnya, masih banyak masyarakat yang menunda atau bahkan abai dalam membayar pajak kendaraannya.
padahal, penunggakan pajak memiliki konsekuensi serius, bukan hanya bagi individu, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat.
baca juga:mau bebas finansial? ini strategi investasi mikro untuk pemula
baca juga:bukan sekadar jam tangan, eiger adventure pro 2.0 jadi andalan di medan ekstrem
berikut sejumlah dampak negatif yang timbul akibat tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor:
1. beban denda dan biaya membengkak
konsekuensi paling nyata dari keterlambatan pajak adalah denda. semakin lama tunggakan, semakin tinggi akumulasi biaya yang harus dibayar.
misalnya, pajak yang telat setahun dapat melonjak tajam karena tambahan denda, sehingga justru lebih memberatkan pemilik kendaraan dibanding membayar tepat waktu.
baca juga:tarif pajak kendaraan bermotor di sumsel, lagi ada diskon hingga program pemutihan 2025
baca juga:kejari banyuasin ingatkan: jangan ada jual beli pokir, jalankan secara profesional
2. kehilangan legalitas kendaraan
stnk yang tidak diperpanjang akibat pajak menunggak otomatis membuat kendaraan tidak sah digunakan di jalan raya. jika terjaring razia, polisi berhak menahan kendaraan.
bahkan, aturan terbaru mengancam kendaraan dengan pajak menunggak dua tahun berturut-turut akan dihapus dari data registrasi.
artinya, kendaraan tersebut dianggap bodong dan tak bisa lagi didaftarkan ulang.
baca juga:polres mura gelar binluh, dorong petani jagung wujudkan swasembada pangan
baca juga:9 rekomendasi ponsel infinix dengan kamera andal dan layar amoled di harga 2 jutaan
3. nilai jual kendaraan merosot
bagi yang ingin menjual kendaraan, tunggakan pajak menjadi batu sandungan. calon pembeli biasanya enggan menanggung biaya tambahan.
dampaknya, harga jual kendaraan pun jatuh, jauh lebih rendah dibanding kendaraan dengan status pajak aktif.
4. pembangunan daerah terhambat
pajak kendaraan bermotor menyumbang besar bagi kas daerah. jika banyak pemilik kendaraan menunggak, pendapatan daerah otomatis berkurang.
hal ini berdampak pada terhambatnya pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga pelayanan publik.
baca juga:kur bank mandiri rp150 juta, solusi modal usaha tanpa agunan
baca juga:inilah 9 motor honda terbaik 2025 yang jadi incaran para biker
dengan kata lain, menunggak pajak berarti ikut memperlambat pembangunan daerah sendiri.
5. risiko hukum dan sanksi sosial
selain denda administratif, menunggak pajak juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. mulai dari risiko ditilang, penahanan kendaraan, hingga penghapusan data registrasi.
tak hanya itu, masyarakat sekitar pun bisa memberikan penilaian negatif, menganggap penunggak pajak sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab.
6. rasa tidak nyaman saat berkendara
banyak pemilik kendaraan yang was-was setiap kali ada razia karena sadar pajaknya menunggak. rasa cemas ini membuat perjalanan tidak nyaman.
baca juga:harga motor honda di sumatera selatan agustus 2025: dari matic, cub hingga sport
baca juga:momentum hari juang polri, polres oki gelar upacara peringatan sejarah pengabdian
sebaliknya, mereka yang taat pajak dapat berkendara lebih tenang tanpa dihantui ketakutan ditilang.
7. kehilangan program keringanan
sejumlah pemerintah daerah kerap memberikan program keringanan seperti pemutihan denda atau diskon pajak.
namun, kesempatan ini hanya bisa dinikmati jika pemilik kendaraan segera melunasi kewajibannya. penunggak yang terus menunda justru kehilangan peluang tersebut.
membayar pajak, kontribusi nyata untuk daerah
menunggak pajak kendaraan bermotor jelas bukan pilihan bijak. dampaknya tidak hanya merugikan pribadi melalui denda dan turunnya nilai jual kendaraan, tetapi juga menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas.
baca juga:sepakat, kupa ppas-p rapbd-p muba 2025 resmi disetujui
baca juga:harga terbaru motor yamaha di sumsel agustus 2025, yuk manfaatkan momen pemutihan pajak kendaraan bermotor
membayar pajak tepat waktu adalah bentuk kepatuhan hukum sekaligus kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
dengan taat pajak, masyarakat bukan hanya terhindar dari masalah hukum, tetapi juga ikut mendorong terciptanya pembangunan yang lebih baik.