DTKS 2025: Ribuan Data Dicoret, Ini Alasan Validasi Ulang Jadi Kunci Dapat Bansos

Reporter: Dudun |

Editor: Amel |

Minggu , 20 Jul 2025 - 05:00

DTKS 2025: Ribuan Data Dicoret, Ini Alasan Validasi Ulang Jadi Kunci Dapat Bansos-Foto:Meta AI-

Beberapa LSM dan pemerhati kebijakan publik mengapresiasi langkah pemerintah ini, meski meminta agar pendataan dilakukan lebih transparan.

“Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sipil akan memperkuat proses ini,” kata Dedi Wirawan dari Forum Pemantau Kebijakan Sosial.

Selain untuk kepentingan bansos, DTKS juga menjadi dasar kebijakan program sosial lainnya seperti KIP, KIS, dan subsidi energi.

Oleh karena itu, akurasi data sangat berpengaruh pada efektivitas seluruh program perlindungan sosial nasional.

Banyak desa kini mengaktifkan posko DTKS untuk melayani masyarakat yang ingin mengecek status datanya.

Di Desa Talang Kelapa, Banyuasin, misalnya, posko dibuka setiap hari kerja dan melayani sekitar 50 warga per hari sejak awal Juli.

Di tengah proses ini, pemerintah daerah juga diminta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan.

“Harus dijelaskan bahwa DTKS itu dinamis dan bisa berubah. Validasi bukan penghapusan permanen, tapi mekanisme pembaruan,” tegas Kepala Bappeda Sumsel.

Dengan proses validasi ulang ini, pemerintah berharap bansos tahun 2025 dapat lebih tepat guna dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat miskin secara maksimal.

Warga pun diimbau aktif mengecek dan memperbarui datanya agar tidak kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya mereka dapatkan.

dtks 2025: ribuan data dicoret, ini alasan validasi ulang jadi kunci dapat bansos                            sumateraekspres.id – pemerintah kembali memperbarui data penerima bantuan sosial melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) tahun 2025.
dalam proses ini, ribuan nama tercoret dari daftar penerima bansos karena tidak memenuhi kriteria terkini.
langkah ini diambil demi memastikan program bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
kementerian sosial ri menyatakan bahwa validasi ulang dtks menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan berbagai jenis bantuan sosial seperti program keluarga harapan (pkh), bantuan pangan non tunai (bpnt), hingga bantuan langsung tunai (blt).
baca juga:validasi ulang dtks 2025: ribuan dicoret, pemerintah fokuskan bansos lebih tepat sasaran
baca juga:dtks tidak berlaku lagi, pemerintah gunakan dtsen acuan penerima bansos 2025, termasuk komponen pendidikan
validasi ini juga menjadi alat penyaring agar penerima bantuan benar-benar dari kalangan miskin dan rentan.
kepala dinas sosial provinsi sumatera selatan, sumarni, mengatakan bahwa validasi ulang dtks 2025 sangat penting dilakukan karena data yang lama tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru masyarakat.
“ada warga yang ekonominya sudah membaik, tapi masih terdata sebagai penerima. sebaliknya, ada yang seharusnya dapat bantuan tapi belum terdata,” ujarnya.
menurut sumarni, proses validasi data ini melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, yang bertugas mencocokkan kondisi riil warga di lapangan dengan data yang ada.
“mereka lebih tahu kondisi warga setempat. jadi mereka sangat berperan dalam menentukan siapa yang berhak masuk ke dtks dan siapa yang perlu dicoret,” tambahnya.
perubahan ini juga dilakukan seiring peningkatan sistem digitalisasi data.
pemerintah kini menggunakan teknologi untuk mempercepat validasi dengan sistem pencocokan nik (nomor induk kependudukan) dan data kependudukan dari dukcapil.
bila data tidak sesuai, maka secara otomatis warga tersebut dicoret dari daftar penerima.
ribuan warga di beberapa kabupaten/kota di sumsel mengaku terkejut karena namanya tidak lagi muncul dalam daftar penerima bantuan.
baca juga:pengamat pendidikan: kaya jangan ngaku miskin, fenomena ramai pencetakan dtks setiap jelang spmb 
di palembang, misalnya, terdapat lebih dari 6.000 nama yang dihapus karena tidak lolos verifikasi ulang.
hal serupa juga terjadi di oku timur dan banyuasin.
“dulu saya terima pkh tiap tiga bulan, tapi sekarang sudah tidak lagi. ternyata nama saya tidak ada di dtks. setelah saya cek, katanya harus validasi ulang,” ungkap rukmini, warga sukarami, palembang.
ia kini tengah mengurus pengajuan ulang ke rt dan kelurahan.
pemerintah menegaskan bahwa proses pencoretan nama bukanlah bentuk pengabaian, melainkan langkah penyaringan agar program bantuan lebih adil.
warga yang merasa memenuhi kriteria miskin dan belum terdaftar dapat mengajukan diri melalui aplikasi atau mendatangi kantor kelurahan/desa.
“silakan warga yang merasa berhak datang langsung membawa ktp dan kk untuk dilakukan verifikasi. kita juga siapkan layanan melalui aplikasi siks-ng agar lebih mudah diakses,” jelas sumarni.
ia menyarankan agar warga tidak menunda proses validasi ulang karena tenggat waktu pengajuan ulang hanya sampai akhir september 2025.
validasi ulang ini juga membuka kesempatan bagi warga baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan untuk masuk ke sistem.
sepanjang bisa membuktikan bahwa mereka tergolong dalam keluarga miskin dan rentan, maka mereka berhak untuk diusulkan dalam dtks.
sementara itu, kementerian sosial memastikan bahwa dana bansos tahun 2025 tetap tersedia dan siap disalurkan secara bertahap.
namun, hanya akan diberikan kepada mereka yang masuk dalam dtks terbaru dan telah lolos verifikasi.
proses validasi ini, meski memakan waktu, justru diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan dana bansos dan memperkecil angka salah sasaran yang selama ini menjadi sorotan publik dan media.
beberapa lsm dan pemerhati kebijakan publik mengapresiasi langkah pemerintah ini, meski meminta agar pendataan dilakukan lebih transparan.
“keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sipil akan memperkuat proses ini,” kata dedi wirawan dari forum pemantau kebijakan sosial.
selain untuk kepentingan bansos, dtks juga menjadi dasar kebijakan program sosial lainnya seperti kip, kis, dan subsidi energi.
oleh karena itu, akurasi data sangat berpengaruh pada efektivitas seluruh program perlindungan sosial nasional.
banyak desa kini mengaktifkan posko dtks untuk melayani masyarakat yang ingin mengecek status datanya.
di desa talang kelapa, banyuasin, misalnya, posko dibuka setiap hari kerja dan melayani sekitar 50 warga per hari sejak awal juli.
di tengah proses ini, pemerintah daerah juga diminta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan.
“harus dijelaskan bahwa dtks itu dinamis dan bisa berubah. validasi bukan penghapusan permanen, tapi mekanisme pembaruan,” tegas kepala bappeda sumsel.
dengan proses validasi ulang ini, pemerintah berharap bansos tahun 2025 dapat lebih tepat guna dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat miskin secara maksimal.
warga pun diimbau aktif mengecek dan memperbarui datanya agar tidak kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya mereka dapatkan.