SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah kembali memperbarui data penerima bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2025.

Dalam proses ini, ribuan nama tercoret dari daftar penerima bansos karena tidak memenuhi kriteria terkini.

Langkah ini diambil demi memastikan program bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.

Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa validasi ulang DTKS menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan berbagai jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BACA JUGA:Validasi Ulang DTKS 2025: Ribuan Dicoret, Pemerintah Fokuskan Bansos Lebih Tepat Sasaran

BACA JUGA:DTKS Tidak Berlaku Lagi, Pemerintah Gunakan DTSEN Acuan Penerima Bansos 2025, Termasuk Komponen Pendidikan

Validasi ini juga menjadi alat penyaring agar penerima bantuan benar-benar dari kalangan miskin dan rentan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Sumarni, mengatakan bahwa validasi ulang DTKS 2025 sangat penting dilakukan karena data yang lama tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru masyarakat.

“Ada warga yang ekonominya sudah membaik, tapi masih terdata sebagai penerima. Sebaliknya, ada yang seharusnya dapat bantuan tapi belum terdata,” ujarnya.

Menurut Sumarni, proses validasi data ini melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, yang bertugas mencocokkan kondisi riil warga di lapangan dengan data yang ada.

“Mereka lebih tahu kondisi warga setempat. Jadi mereka sangat berperan dalam menentukan siapa yang berhak masuk ke DTKS dan siapa yang perlu dicoret,” tambahnya.

Perubahan ini juga dilakukan seiring peningkatan sistem digitalisasi data.

Pemerintah kini menggunakan teknologi untuk mempercepat validasi dengan sistem pencocokan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan data kependudukan dari Dukcapil.

Bila data tidak sesuai, maka secara otomatis warga tersebut dicoret dari daftar penerima.