Permintaan PGRI: Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Diminta Setara PNS, Ini Tabel Besarannya

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Jumat , 18 Jul 2025 - 11:45

Permintaan PGRI: Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Diminta Setara PNS, Ini Tabel Besarannya-Foto: IST-

Guru yang diangkat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan mendapatkan tambahan tunjangan senilai satu kali gaji pokok. Gaji PPPK sendiri diatur melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2024 dengan rentang sebagai berikut:

- Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900

- Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000

Dengan kebijakan baru ini, guru PPPK golongan I akan menerima total penghasilan minimal Rp3.877.000 per bulan.

Tunjangan Rp2 Juta untuk Guru Honorer Bersertifikasi

Guru honorer yang telah menyelesaikan program PPG akan memperoleh tunjangan tetap sebesar Rp2 juta setiap bulan.

Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa tunjangan tersebut diberikan di luar gaji pokok yang selama ini dibayarkan oleh sekolah atau yayasan tempat guru tersebut bekerja.

Meski gaji guru honorer belum diatur dalam satu regulasi baku nasional, tunjangan ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan atas kompetensi yang telah mereka tempuh melalui PPG.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru, baik ASN maupun non-ASN. Sebanyak 806.486 guru lulusan D4 dan S1 akan difasilitasi mengikuti program PPG pada 2025.

Untuk mereka yang belum memenuhi syarat pendidikan minimal, sebanyak 249.623 guru akan dibantu agar dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.

Bantuan pendidikan dan dana tunai untuk guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi akan disalurkan melalui sistem verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan by name, by address.

permintaan pgri: gaji dan tunjangan guru pppk diminta setara pns, ini tabel besarannya                            sumateraekspres.id - persatuan guru republik indonesia (pgri) kembali menyuarakan keresahan yang dirasakan banyak guru di lapangan.
mereka menilai, masih ada ketimpangan perlakuan terhadap guru yang berstatus aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (asn pppk) dibandingkan dengan guru pns, padahal tanggung jawab mereka sama besar.
hal ini disampaikan langsung oleh maharani siti shopia, ketua departemen bantuan hukum dan perlindungan profesi pgri.
dalam keterangannya, ia menyebut banyak guru asn pppk yang hingga kini belum mendapat hak yang setara, baik dari segi tunjangan, jaminan sosial, hak pensiun, hingga jenjang karier.
baca juga:kemendikdasmen bocorkan 7 ruang lingkup penilaian ukin ukpppg guru tertentu, ini rinciannya
baca juga:kabar gembira untuk pensiunan pns! kenaikan gaji 12% dan rapelan jutaan rupiah segera cair!
“kalau bicara soal beban kerja, antara guru pppk dan pns itu sama saja. tapi kenyataannya, perlakuan terhadap mereka masih sangat berbeda. banyak kebijakan dan program yang hanya berlaku untuk guru pns,” ujar maharani dalam pertemuan di jakarta, selasa (15/7/2025).
ia mencontohkan, dalam hal pemberian beasiswa pendidikan atau kenaikan pangkat, kriteria yang ditetapkan seringkali hanya terbuka untuk guru pns.
guru pppk bahkan kadang tidak diikutsertakan sama sekali, meskipun mereka sudah mengabdi dan bekerja di sekolah negeri.
yang lebih disayangkan lagi, ketimpangan ini bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 12/puu-xxi/2023, yang menegaskan bahwa asn pppk tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif dan harus diberi kepastian hukum serta perlindungan yang layak.
baca juga:usia pensiun pns dan p3k berubah total! simak aturan terbaru berdasarkan jabatan
baca juga:regulasi baru, gaji pns dan pppk bakal naik, ini rincian lengkapnya
melihat kondisi tersebut, pgri mendorong adanya langkah nyata dari pemerintah. salah satu rekomendasi utama mereka adalah penguatan skema perlindungan bagi guru pppk agar hak-haknya bisa sejajar dengan guru pns, baik dari sisi hukum maupun administratif.
maharani berharap usulan ini bisa masuk ke dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (ruu sisdiknas) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di dpr.
ia juga meminta agar komisi x dpr ri benar-benar memperjuangkan nasib guru pppk dalam prolegnas prioritas 2025.
“sudah waktunya guru pppk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara. jangan sampai mereka terus-menerus menjadi warga kelas dua dalam dunia pendidikan kita,” tutup maharani.
persatuan guru republik indonesia (pgri) menuntut asn pppk mendapat hak yang setara dengan pns, baik dari segi tunjangan, jaminan sosial, hak pensiun, hingga jenjang karier.-ilustrasi: sumateraekspres.id-
kebijakan pemerintah terkait gaji guru
diketahui sebelumnya, di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto mulai tahun 2025, seluruh guru di indonesia baik berstatus asn (pns dan pppk) maupun non-asn (guru honorer) akan mendapatkan kenaikan kesejahteraan secara signifikan. hal ini diumumkan langsung oleh presiden prabowo dalam peringatan hari guru nasional 2024 lalu.
“kesejahteraan guru adalah prioritas. kami akan meningkatkan penghasilan mereka secara menyeluruh,” ujar prabowo, dalam pidatonya pada peringatan hari guru nasional.
untuk guru asn, pemerintah menetapkan tambahan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. sementara bagi guru non-asn yang telah mengikuti sertifikasi pendidikan profesi guru (ppg), akan menerima tunjangan bulanan senilai rp2 juta di luar gaji dasar yang diterima dari sekolah tempat mereka mengajar.
rincian gaji guru pns terbaru 2025
gaji guru pns diatur dalam peraturan pemerintah no. 5 tahun 2024, yang mengubah ketentuan sebelumnya. berikut gambaran umum gaji pokok guru pns berdasarkan golongan:
- golongan i: rp1.685.700 – rp2.901.400
- golongan ii: rp2.184.000 – rp4.125.600
- golongan iii: rp2.785.700 – rp5.180.700
- golongan iv: rp3.287.800 – rp6.373.200
dengan tambahan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, seorang guru pns golongan i dengan gaji pokok rp1.685.700 akan menerima total pendapatan minimal rp3.371.400 mulai tahun 2025.
gaji dan tunjangan guru pppk tahun 2025
guru yang diangkat melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) juga akan mendapatkan tambahan tunjangan senilai satu kali gaji pokok. gaji pppk sendiri diatur melalui peraturan presiden no. 11 tahun 2024 dengan rentang sebagai berikut:
- golongan i: rp1.938.500 – rp2.900.900
- golongan xvii: rp4.462.500 – rp7.329.000
dengan kebijakan baru ini, guru pppk golongan i akan menerima total penghasilan minimal rp3.877.000 per bulan.
tunjangan rp2 juta untuk guru honorer bersertifikasi
guru honorer yang telah menyelesaikan program ppg akan memperoleh tunjangan tetap sebesar rp2 juta setiap bulan.
menteri pendidikan abdul mu'ti menjelaskan bahwa tunjangan tersebut diberikan di luar gaji pokok yang selama ini dibayarkan oleh sekolah atau yayasan tempat guru tersebut bekerja.
meski gaji guru honorer belum diatur dalam satu regulasi baku nasional, tunjangan ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan atas kompetensi yang telah mereka tempuh melalui ppg.
pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru, baik asn maupun non-asn. sebanyak 806.486 guru lulusan d4 dan s1 akan difasilitasi mengikuti program ppg pada 2025.
untuk mereka yang belum memenuhi syarat pendidikan minimal, sebanyak 249.623 guru akan dibantu agar dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
bantuan pendidikan dan dana tunai untuk guru non-asn yang belum memiliki sertifikasi akan disalurkan melalui sistem verifikasi badan pusat statistik (bps) dengan pendekatan by name, by address.