Jurusan Kuliah dengan Peluang Terbesar Diterima di Kementerian, Prospek Karier PNS yang Menjanjikan
Siap meraih karier gemilang sebagai PNS? Kenali jurusan kuliah dengan peluang terbesar diterima di kementerian, dari Ilmu Hukum hingga Teknologi Informasi. Pilih jurusan tepat, siapkan diri maksimal. Foto:Freepik--
SUMATERAEKSPRES.ID — Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian menjadi impian banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
Posisi ini tidak hanya menawarkan stabilitas pekerjaan, tetapi juga gaji yang kompetitif serta jaminan pensiun, sekaligus memberikan kesempatan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Namun, tidak semua jurusan kuliah memiliki peluang yang sama untuk menembus dunia pemerintahan.
Berikut adalah beberapa jurusan yang paling banyak diterima di kementerian dan memiliki prospek karier yang cerah.
BACA JUGA:Ingin Raih Akreditasi Unggul BAN-PT? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Perguruan Tinggi
BACA JUGA:Diskusi tentang Tentang Tantangan Karir Alumni Perguruan Tinggi Ke Depan.
1. Ilmu Hukum
Jurusan Ilmu Hukum menjadi favorit utama bagi para calon PNS di Indonesia. Keahlian dalam bidang hukum sangat dibutuhkan oleh instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, serta Kejaksaan.
Lulusan jurusan ini biasanya mengisi posisi sebagai staf hukum, analis kebijakan, atau legal drafter.
2. Administrasi Publik
Lulusan Administrasi Publik dipersiapkan untuk mengelola sistem pemerintahan, memahami kebijakan publik, dan administrasi negara.
Mereka banyak direkrut di Kementerian Dalam Negeri dan instansi pemerintah daerah sebagai analis kebijakan, manajer proyek, atau staf administrasi.
BACA JUGA:UTBK SNBT 2025 Mengejutkan, 10 PTN Ini Dominasi Nilai Tertinggi Masuk Perguruan Tinggi
BACA JUGA:10 Perguruan Tinggi Penyumbang Alumni Terbesar di BUMN Indonesia
3. Akuntansi
Setiap lembaga pemerintah memerlukan pengelolaan keuangan yang transparan dan tepat.
Lulusan Akuntansi sangat dibutuhkan untuk posisi seperti auditor, analis keuangan, dan staf anggaran di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Pajak, dan instansi keuangan lainnya.
