RESMI! Mulai 2026 ASN dan non ASN Dapat Uang Lembur, Segini Besarannya

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Minggu , 01 Jun 2025 - 16:58

Besaran uang lembur bagi ASN dan non-ASN.-Foto: Freepik-

Pemerintah juga berharap agar proses penyusunan anggaran di setiap instansi menjadi lebih transparan dan akurat berkat adanya standar biaya yang jelas.

Kompensasi yang layak diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan semangat kerja ASN maupun tenaga non-ASN, sehingga pelayanan publik turut terdongkrak kualitasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa kerja lembur harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan.

Setiap pelaksanaan lembur wajib dilandasi dengan surat tugas resmi guna menjamin akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan.

Komitmen Pemerintah terhadap Kesejahteraan Pegawai

Penetapan PMK Nomor 32 Tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan yang layak terhadap kontribusi pegawai negeri dan para pendukungnya.

Aturan ini bukan semata-mata persoalan nominal tunjangan, tetapi juga bentuk penghormatan atas kerja keras mereka dalam menjalankan misi pelayanan kepada masyarakat dan negara.

resmi! mulai 2026 asn dan non asn dapat uang lembur, segini besarannya                            sumateraekspres.id - pemerintah memberikan angin segar bagi aparatur sipil negara (asn) dan tenaga non-asn di seluruh penjuru indonesia. melalui kementerian keuangan (kemenkeu), kebijakan terbaru terkait uang lembur resmi diberlakukan.
menteri keuangan sri mulyani indrawati telah menandatangani peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 32 tahun 2025 mengenai standar biaya masukan tahun anggaran 2026.
aturan ini mulai diterapkan sejak 20 mei 2025, sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun depan.
penyesuaian besaran uang lembur ini menjadi bagian penting dari pengaturan komponen biaya keluaran.
baca juga:inilah besaran gaji dan tunjangan pns pppk 2025
baca juga:khusus pns pppk, bank mandiri beri pinjaman rp50 juta tanpa agunan, cek syarat dan tabel angsurannya
pemerintah menekankan pentingnya penghargaan atas peran asn dan tenaga non-asn yang kerap bekerja melampaui jam kerja demi kelancaran fungsi layanan publik.
prinsip pemberian uang lembur
uang lembur merupakan bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja reguler, namun hanya bisa diberikan jika terdapat perintah resmi dari pejabat berwenang.
hal ini ditegaskan agar pelaksanaan lembur tetap berada dalam koridor yang sah dan terukur.
baca juga:bocoran gaji guru tahun 2025, berlaku bagi pns pppk dan honorer, benarkah bakal naik di era prabowo gibran?
baca juga:tabel pinjaman bank bsi bagi asn terbaru juni 2025
selain honor lembur per jam, pegawai yang bekerja lembur minimal dua jam berturut-turut juga berhak menerima uang makan lembur.
 
namun, tunjangan makan lembur ini hanya dapat diterima satu kali dalam sehari, tanpa memandang total durasi lembur yang dilakukan lebih dari dua jam.
rincian tunjangan lembur tahun anggaran 2026
dalam pmk terbaru, besaran uang lembur dan uang makan lembur dibedakan berdasarkan kategori pegawai dan tingkat golongan mereka, dengan rincian sebagai berikut:
untuk asn:
uang lembur per jam:

golongan i: rp18.000
golongan ii: rp24.000
golongan iii: rp30.000
golongan iv: rp36.000

uang makan lembur per hari:

golongan i dan ii: rp35.000
golongan iii: rp37.000
golongan iv: rp41.000

untuk tenaga non-asn:
kategori ini mencakup pegawai honorer serta staf pendukung seperti satpam, sopir, tenaga kebersihan, dan pramubakti.
uang lembur per jam:

honorer: rp20.000
staf pendukung (satpam, sopir, dll.): rp13.000

uang makan lembur per hari:

honorer: rp31.000
staf pendukung: rp30.000

dampak positif penetapan aturan baru
dengan diberlakukannya regulasi ini, diharapkan muncul kepastian hukum mengenai hak-hak pegawai terkait kerja lembur.
baca juga:cara mengajukan pinjaman bsi untuk asn, panduan lengkap dan produk unggulan
baca juga:tabel kredit bank bri khusus bagi guru sertifikasi terbaru
selain memberikan kepastian, besaran kompensasi yang baru juga diharapkan menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi pegawai yang bersedia bekerja di luar waktu normal.
pemerintah juga berharap agar proses penyusunan anggaran di setiap instansi menjadi lebih transparan dan akurat berkat adanya standar biaya yang jelas.
kompensasi yang layak diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan semangat kerja asn maupun tenaga non-asn, sehingga pelayanan publik turut terdongkrak kualitasnya.
meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa kerja lembur harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan.
setiap pelaksanaan lembur wajib dilandasi dengan surat tugas resmi guna menjamin akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan.
komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai
penetapan pmk nomor 32 tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan yang layak terhadap kontribusi pegawai negeri dan para pendukungnya.
aturan ini bukan semata-mata persoalan nominal tunjangan, tetapi juga bentuk penghormatan atas kerja keras mereka dalam menjalankan misi pelayanan kepada masyarakat dan negara.