Wacana Gaji Tunggal ASN Menguat, Pemerintah Bidik Implementasi Single Salary pada 2026

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 17 Dec 2025 - 15:04

Pemerintah kian serius menggodok penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).-Foto: IST-

Semua menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi,” katanya.

Selain aspek transparansi, skema gaji tunggal juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi fiskal.

Struktur penghasilan yang lebih sederhana diyakini mampu menekan duplikasi pembayaran, sekaligus mempermudah perencanaan belanja pegawai dalam jangka menengah dan panjang.

Gus Khozin menambahkan, kepastian penghasilan melalui single salary berpotensi memperkuat integritas ASN.

Dengan gaji yang jelas dan kompetitif, ASN diharapkan tidak lagi terdorong mengejar honor proyek atau sumber pendapatan tambahan di luar tugas pokok.

“Ini akan membentuk standar nasional penggajian ASN yang adil dan kompetitif, sekaligus menjaga profesionalisme birokrasi,” ujarnya.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan desain teknis penerapan single salary. Padahal, target implementasi pada 2026 menuntut adanya aturan pelaksana yang rinci dan komprehensif agar kebijakan tersebut berjalan mulus.

Khozin menilai pemerintah perlu segera menyusun regulasi teknis, termasuk mempublikasikan hasil uji coba yang kabarnya telah dilakukan di sekitar 15 instansi.

Evaluasi dari uji coba tersebut dinilai krusial untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar matang dan minim gejolak.

“Spirit dan konsepnya sudah baik. Tinggal bagaimana aturan teknisnya dirumuskan, termasuk laporan uji coba, agar kebijakan ini benar-benar mendorong tata kelola ASN yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menilai langkah krusial berikutnya adalah melakukan revisi Undang-Undang ASN agar secara eksplisit mengatur sistem single salary

. Namun, ia mengingatkan bahwa proses legislasi membutuhkan waktu dan konsensus politik yang tidak singkat.

“Pembentukan atau revisi undang-undang memerlukan proses panjang. Ini yang membuat penerapan single salary berpotensi tidak secepat yang diharapkan,” ujar Yogi.

wacana gaji tunggal asn menguat, pemerintah bidik implementasi single salary pada 2026                            sumeks radio - pemerintah kian serius menggodok penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara (asn).
skema ini diproyeksikan menjadi lompatan penting dalam reformasi birokrasi nasional karena menata ulang struktur penghasilan asn agar lebih transparan, berkeadilan, dan efisien.
sinyal penguatan kebijakan tersebut tercantum dalam buku ii nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2026.
pada bagian kebijakan prakiraan maju belanja negara periode 2026–2029, pemerintah memasukkan single salary sebagai agenda strategis yang disiapkan untuk diimplementasikan dalam waktu relatif dekat.
baca juga:simulasi pinjaman bank untuk mobil listrik fast charging dp rp30 juta cicilan mulai rp3 juta 
baca juga:pinjaman bank bri tanpa agunan bagi guru sertifikasi: plafon rp150 juta, bisa ajukan via brimo
anggota komisi ii dpr ri, muhammad khozin, menyatakan bahwa sistem gaji tunggal merupakan bagian dari transformasi besar dalam manajemen asn.
menurut dia, arah kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum melalui undang-undang nomor 49 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (rpjmn).
“single salary adalah bagian dari agenda reformasi birokrasi. spiritnya sudah termuat dalam rpjmn, meskipun aturan turunannya belum diatur secara detail dalam undang-undang asn,” ujar khozin.
politikus partai kebangkitan bangsa (pkb) yang akrab disapa gus khozin itu menilai, sistem penggajian tunggal membawa sejumlah manfaat strategis.
baca juga:pinjaman 50 juta kur mandiri 2025: modal segar, cicilan ringan, umkm kian percaya diri
baca juga:dana cicil aktif lagi! pinjaman rp 100 ribu langsung cair, cek syarat terbaru hari ini 11 desember 2025
salah satunya adalah menghilangkan kesenjangan pendapatan antar-asn yang selama ini muncul akibat perbedaan tunjangan, honorarium, dan skema tambahan lain yang tidak seragam.
“dengan single salary, tidak ada lagi tunjangan tersembunyi atau jarak penghasilan yang terlalu jauh.
semua menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi,” katanya.
selain aspek transparansi, skema gaji tunggal juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi fiskal.
struktur penghasilan yang lebih sederhana diyakini mampu menekan duplikasi pembayaran, sekaligus mempermudah perencanaan belanja pegawai dalam jangka menengah dan panjang.
gus khozin menambahkan, kepastian penghasilan melalui single salary berpotensi memperkuat integritas asn.
dengan gaji yang jelas dan kompetitif, asn diharapkan tidak lagi terdorong mengejar honor proyek atau sumber pendapatan tambahan di luar tugas pokok.
“ini akan membentuk standar nasional penggajian asn yang adil dan kompetitif, sekaligus menjaga profesionalisme birokrasi,” ujarnya.
baca juga:jenis sk yang bisa dijadikan jaminan pinjaman bank 2026, proses cepat dan aman
baca juga:daftar bank yang menyediakan pinjaman sk asn tahun 2026
meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan desain teknis penerapan single salary. padahal, target implementasi pada 2026 menuntut adanya aturan pelaksana yang rinci dan komprehensif agar kebijakan tersebut berjalan mulus.
khozin menilai pemerintah perlu segera menyusun regulasi teknis, termasuk mempublikasikan hasil uji coba yang kabarnya telah dilakukan di sekitar 15 instansi.
evaluasi dari uji coba tersebut dinilai krusial untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar matang dan minim gejolak.
“spirit dan konsepnya sudah baik. tinggal bagaimana aturan teknisnya dirumuskan, termasuk laporan uji coba, agar kebijakan ini benar-benar mendorong tata kelola asn yang lebih baik,” katanya.
sementara itu, pakar kebijakan publik universitas padjadjaran, yogi suprayogi, menilai langkah krusial berikutnya adalah melakukan revisi undang-undang asn agar secara eksplisit mengatur sistem single salary
. namun, ia mengingatkan bahwa proses legislasi membutuhkan waktu dan konsensus politik yang tidak singkat.
“pembentukan atau revisi undang-undang memerlukan proses panjang. ini yang membuat penerapan single salary berpotensi tidak secepat yang diharapkan,” ujar yogi.
dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, publik kini menanti langkah konkret pemerintah. apakah 2026 benar-benar akan menjadi titik awal era gaji tunggal asn, atau sekadar melanjutkan wacana reformasi birokrasi yang masih menunggu kepastian regulasi.