Kedaulatan Pangan dan Sumsel Lumbung Pangan Nasional

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 27 Jan 2025 - 17:00

SUMATERAEKSPRES.ID - Siapa warga yang tidak bangga mendengar dan menyaksikan pengakuan nasional bahwa Provinsi Sumatera Selatan lumbung pangan nusantara ke-5.

Sebutan itu diperkuat fakta angka surplus beras Sumsel tercatat 1,6 juta ton beras pada tahun 2023/3024. Naik dari hanya sekitar 300 ribu ton di 2005/2006 dan sekitar 1 juta ton pada 2010/2011. Lalu, sekitar 1.4 juta ton pada 2014/2015.

Awalnya angka surplus beras itu disumbang oleh Kabupaten OKU ketika kawasan irigasi teknis Belitang diperluas dari hanya sekitar 60.000Ha (BK-I sampai BK-XVI) jadi 100-an ribu Ha berkat tuntasnya proyek Upper Komering-II mengairi BK-XVII hingga BK-XXX di Kabupaten OKUT dan sebagian masuk wilayah OKI.

Akan tetapi berita baik itu punya konsekwensi berat bagi warga dan nama baik provinsi ini. Utamanya terkait dengan 2-tantangan ekonomi pertanian yang selalu membayangi ke depan.

Pertama, terkait dengan peran nyata dari sekitar 500-ribuan KK petani padi sawah irigasi teknis (Belitang OKUT dan Tugumulyo MURA), irigasi ½ teknis di daerah dataran belakang (Muara Enim dan OKUS) serta pasang surut (Banyuasin dan OI).

Juga petani sawah lebak-pematang (OKI & OI). Belum lagi sawah tadah hujan di lembah-lembah dataran tinggi dan pesawahan air payau di daerah pesisir.

Peran kaum tani itu memang terikat prinsip pertanian subsistens guna memastikan ketersediaan pangan keluarga.

Akan tetapi mereka sulit untuk beranjak maju jadi pelaku agribisnis komersial yang inovatif karena komoditi pangan beras selalu terhimpit oleh kebijakan harga beras maksimum bagi konsumen di kota.

Walaupun ada perlindungan pada petani lewat kebijakan harga minimum (HPP; harga pembelian pemerintah), tentunya tidak serta-merta dipatuhi tengkulak dan pedagang pengumpul.

Bahkan terkadang HPP tidak juga bersungguh-sungguh ditegakkan pihak Bulog demi keberpihakan kepada petani produsen di desa-desa.

Akibatnya para petani padi sangat sering terpaksa menerima kenyataan NTP (Nilai Tukar Petani) terhadap barang kebutuhan hidup keluarganya jadi terpuruk.

Ini membuat keluarga petani tanaman pangan pokok sulit jadi keluarga sejahtera.

kedaulatan pangan dan sumsel lumbung pangan nasional                            sumateraekspres.id - siapa warga yang tidak bangga mendengar dan menyaksikan pengakuan nasional bahwa provinsi sumatera selatan lumbung pangan nusantara ke-5. 
sebutan itu diperkuat fakta angka surplus beras sumsel tercatat 1,6 juta ton beras pada tahun 2023/3024. naik dari hanya sekitar 300 ribu ton di 2005/2006 dan sekitar 1 juta ton pada 2010/2011. lalu, sekitar 1.4 juta ton pada 2014/2015. 
baca juga:wujudkan sumsel jadi lumbung energi nasional, program listrik hingga pelosok desa demi kesejahteraan rakyat
baca juga:banyuasin lumbung pangan nasional di peringkat keempat
awalnya angka surplus beras itu disumbang oleh kabupaten oku ketika kawasan irigasi teknis belitang diperluas dari hanya sekitar 60.000ha (bk-i sampai bk-xvi) jadi 100-an ribu ha berkat tuntasnya proyek upper komering-ii mengairi bk-xvii hingga bk-xxx di kabupaten okut dan sebagian masuk wilayah oki. 
akan tetapi berita baik itu punya konsekwensi berat bagi warga dan nama baik provinsi ini. utamanya terkait dengan 2-tantangan ekonomi pertanian yang selalu membayangi ke depan.  
pertama, terkait dengan peran nyata dari sekitar 500-ribuan kk petani  padi sawah irigasi teknis (belitang okut dan tugumulyo mura), irigasi ½ teknis di daerah dataran belakang (muara enim dan okus) serta pasang surut (banyuasin dan oi).
juga  petani sawah lebak-pematang (oki & oi). belum lagi sawah tadah hujan di lembah-lembah dataran tinggi dan pesawahan air payau di daerah pesisir.   
peran kaum tani itu memang terikat prinsip pertanian subsistens guna memastikan ketersediaan pangan keluarga.
akan tetapi mereka sulit untuk beranjak maju jadi pelaku agribisnis komersial yang inovatif karena komoditi pangan beras selalu terhimpit oleh kebijakan harga beras maksimum bagi konsumen di kota.  
walaupun ada perlindungan pada petani lewat kebijakan harga minimum (hpp; harga pembelian pemerintah), tentunya tidak serta-merta dipatuhi tengkulak dan pedagang pengumpul.
bahkan terkadang hpp tidak juga bersungguh-sungguh ditegakkan pihak bulog demi keberpihakan kepada petani produsen di desa-desa. 
akibatnya para petani padi sangat sering terpaksa menerima kenyataan ntp (nilai tukar petani) terhadap barang kebutuhan hidup keluarganya jadi terpuruk. 
ini membuat keluarga petani tanaman pangan pokok sulit jadi keluarga sejahtera.
kedua, terkait dengan peran nyata sumsel untuk mempertahankan status lumbung pangan nasional. untuk mengemban peran itu perlu kebijakan dan program kedaulatan pangan sebagai penjamin swasembada berkelanjutan. 
banyak warga dan unsur pemda yang tidak menyadari bahwa istilah kedaulatan pangan yang bernuansa sosial ekonomi politik itu berbeda totalitas misi operasionalnya dari swasembada pangan yang lebih bernuansa teknis agronomis berbasis intensifikasi & ekstensifikasi lahan pesawahan.  
prestasi program kedaulatan pangan memang harus berisi capaian swasembada pangan. tapi program swasembada pangan tidak sebaliknya otomatis memicu kelengkapan program kedaulatan pangan daerah. 
untuk mempertahankan status lumbung pangan nasional pihak pemda (termasuk institusi bulog atau dolog divere sumsel) dan warga taninya harus punya hubungan koordinasi dan kerjasama bersifat “gayung bersambut”.
ini dalam rangka menegakkan program kedaulatan pangan dari tahun ke tahun secara konsisten jauh dari gaya kerja rutinitas yang asal-asalan. 
istilah kedaulatan pangan menekankan keutamaan isi program kepanganan. meliputi upaya tekno-agronomis yang diperkuat strategi sosio-ekonomi dilengkapi tekno-ekonomi pasar serta politik ekonomi kerakyatan yang perlu diadakan guna memastikan capaian maksimal produksi komoditi pangan pokok di setiap musim tanamnya.
menurut teori kedaulatan pangan (f. sjarkowi, 2013), capaian program kedaulatan pangan seyogianya jadi penentu keterjaminan pangan suatu wilayah pada kondisi aman maupun keadaan genting. 
ketika aman, ada surplus produksi pangan (food adequacy) dibarengi keamanan pangan (food security) sebagai isyarat ketercapaian swasembada pangan.
begitu juga untuk kondisi genting yang rentan kekurangan, harus tetap terjamin kemandirian pangan (food self-sufficiency) dibarengi tradisi keanekaan pangan (food diversity). keduanya merupakan capaian minimal tanpa ditandai adanya tragedi kelaparan. 
program kedaulatan pangan memang sepatutnya secara konsisten ditegakkan guna mencapai swasembada pangan pada kondisi aman seraya mengisi pangan daerah lain yang defisit pangan.
juga menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi genting tanpa gejolak sosial ekonomi. dalam suatu jangka menengah (5 tahun) ataupun jangka panjang (25 tahun) ke depan dipastikan ada pertambahan penduduk dari kelahiran dan pendatang migran. 
boleh jadi ada masalah iklim dan hambatan pertumbuhan pangan sebagai tanaman semusim. selain ada kelengahan manusiawi (soal pupuk, soal konversi lahan) di pihak pengelola pembangunan.
akan tetapi berkat adanya program kedaulatan pangan dari tahun ke tahun, maka dapat diprakira apakah ke-4 ciri kepanganan tadi masih bisa dicapai  berkelanjutan. baik pada kondisi aman maupun keadaan genting jika memang terjadi.
begitulah arti penting program kedaulatan pangan yang sudah seharusnya ditegakkan secara konsisten dan konsekwen tanpa sedikitpun ada main-mata antara pihak pengelola dengan pihak pelaku mafia bisnis kepanganan di setiap daerah yang berpotensi swasembada pangan.  
justru kreatifitas dan kerja-keras harus tanpa henti memperbarui bobot dan intensitas pertanaman pangan. juga terus mengupayakan prestasi swasembada pangan dan strategi ekonomi pertanian yang sekaligus dapat memperbaiki kadar kesejahteraan hidup petani. 
sesungguhnya mereka adalah sukarelawan kedaulatan pangan dan pahlawan kepanganan yang tulus menjalankan misi pelayanan kemanusiaan. 
mereka hanya dapat sesekali menjerit minta perhatian ketika dukungan iklim ekonomi per-panganan sedang tidak memihak. seolah lupa pada keluhuran niat dan peran aktif mereka selaku petani tanaman pangan pokok.
adalah realitas lapangan, bahwa swasembada pangan penopang “sumsel lumbung pangan nasional ke-5” tidak bisa terjadi tanpa peran aktif para-pihak.
khususnya pihak pemerintah yang amat berkepentingan untuk itu.  memang janji pemerintah sedapat mungkin tidak mengimpor beras.
terkecuali jika terjadi keadaan darurat pangan yang parah sehingga tidak bisa buang banyak waktu untuk meng-gerakkan distribusi komoditi pangan dari daerah surplus untuk mengisi daerah defisit.
tetapi prihal kepanganan daerah memang juga terdapat kepentingan berlapis. sebab pihak pemda sumsel terkadang  prihatin saat tercapai swasembada pangan.
tapi harus pula menerima kenyataan tingkat kemiskinan daerah masih terbilang tinggi, khususnya jika dibandingkan angka kemiskinan rata-rata nasional.   
dilihat dari perspektif kedaulatan pangan, kenyataan dramatis demikian tentu ada kaitannya dengan kecenderungan kontradiksi capaian teknis agronomi berupa produksi pangan melimpah.
tapi justru menekan harga komoditi pangan jadi jeblok.  sebaliknya jika panen komoditi pangan terganggu maka harga pasar komoditi pangan jadi mahal.  
kontradiksi inilah yang harus dilunakkan melalui program kedaulatan pangan yang lengkap.
meliputi dimensi tekno-agronomis, sosio-ekonomis, tekno-ekonomi pasar, dan politik ekonomi kerakyatan selalu diadakan dan dieksekusi dari waktu ke waktu.
pada prinsipnya pertanaman pangan harus selalu lebih berdaulat. bagi sumsel, program pengadaan pangan dibarengi bina kesejahteraan petani pangan selalu lebih diutamakan.
sungguh program kedaulatan pangan harus benar-benar lengkap ditegakkan.  dari tahun ke tahun isi program sudah sepatutnya menyentuh perbaikan nasip keluarga petani produsen yang jumlahnya sekitar ¼ total penduduk provinsi ini. 
dengan demikian maka status lumbung pangan dapat dipertahankan hingga 20 tahun kemudian, ketika pada tahun 2045 jumlah penduduk provinsi ini akan bertambah dari 8 jutaan jadi 10 jutaan lebih.
baca juga: tunjuk elen setiadi jadi pj gubernur, karena sumsel lumbung pangan. tito: kita harap percepatan pembangunan
baca juga:lumbung pangan beras, banyuasin jadi pilot project nasional
sekaligus bersamaan itu angka kemiskinan penduduk provinsi sumatera selatan bisa terdongkrak membaik karena ntp > 1.0 diiringi tingkat kemiskinan pada angka 1-digit tercapai dan senantiasa terjaga.
capaian ekonomi pertanian yang demikian itu jadi penanda sukses nyata pembangunan di daerah ini.  insya allah!.(*)