Sidang KorupRetrofit PLTU Bukit Asam Kerugian Negara Rp 26,9 Miliar, Nehemia Indrajaya Jadi Pemenang Lelang

Reporter: Ardila |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 26 Feb 2025 - 18:48

Sidang korupsi PLTU Bukit Asam ungkap kerugian negara Rp 26,9 miliar! Nehemia Indrajaya diduga dikondisikan sebagai pemenang lelang. Foto:Ardila/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Pengadilan Negeri (PN) Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Retrofit Sistem Soot Blowing di PLTU Bukit Asam pada Rabu (26/2/2025).

Sidang kali ini menghadirkan sejumlah saksi ahli yang memberikan keterangan mengenai kerugian negara yang mencapai Rp 26,9 miliar akibat praktik mark-up dalam proyek tersebut.

Tiga terdakwa utama dalam kasus ini adalah Bambang Anggono, mantan General Manager PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel, Budi Widi Asmoro, mantan Manager Engineering PT PLN Sumbagsel, dan Nehemia Indrajaya, Direktur PT Truba Engineering Indonesia.

Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim Fauzi Isra, SH, MH, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lima saksi ahli turut dihadirkan dalam persidangan, termasuk Siswo Sujanto, Anas Puji Istanto, dan Hartiwiningsi.

Dalam keterangannya, Siswo Sujanto menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam proyek BUMN harus dilakukan melalui mekanisme lelang yang transparan untuk mendapatkan harga terbaik serta kualitas yang sesuai.

“Penunjukan langsung tidak diperbolehkan, terutama dalam proyek yang melibatkan BUMN atau kementerian,” ujar Siswo.

Menurut Siswo, kerugian negara dalam kasus ini terjadi akibat pelanggaran dalam proses pengadaan barang.

Ia menekankan bahwa jika sebuah proyek sudah dilaksanakan tetapi administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan, itu merupakan pelanggaran yang harus dikenakan sanksi.

“Penilaian bukan hanya dari anggarannya, tetapi juga dari prosedur dan pelaksanaannya,” jelasnya.

sidang korupretrofit pltu bukit asam kerugian negara rp 26,9 miliar, nehemia indrajaya jadi pemenang lelang                            sumateraekspres.id – pengadilan negeri (pn) palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek retrofit sistem soot blowing di pltu bukit asam pada rabu (26/2/2025). 
sidang kali ini menghadirkan sejumlah saksi ahli yang memberikan keterangan mengenai kerugian negara yang mencapai rp 26,9 miliar akibat praktik mark-up dalam proyek tersebut.
tiga terdakwa utama dalam kasus ini adalah bambang anggono, mantan general manager pt pln unit induk pembangkitan sumbagsel, budi widi asmoro, mantan manager engineering pt pln sumbagsel, dan nehemia indrajaya, direktur pt truba engineering indonesia. 
baca juga:pelaku begal di kertapati ditangkap, satu orang masih dpo
baca juga:mudik lebaran lebih nyaman dengan toyota rush 2007-2009, cek harga bekasnya sekarang!
sidang ini dipimpin oleh majelis hakim fauzi isra, sh, mh, dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum (jpu) dari komisi pemberantasan korupsi (kpk).
lima saksi ahli turut dihadirkan dalam persidangan, termasuk siswo sujanto, anas puji istanto, dan hartiwiningsi.
dalam keterangannya, siswo sujanto menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam proyek bumn harus dilakukan melalui mekanisme lelang yang transparan untuk mendapatkan harga terbaik serta kualitas yang sesuai.
“penunjukan langsung tidak diperbolehkan, terutama dalam proyek yang melibatkan bumn atau kementerian,” ujar siswo.
baca juga:kredit toyota kijang super 2025, simulasi dan perhitungan mudah
baca juga:jaksa menjaga sejarah, pendidikan budaya di situs megalitikum lahat
menurut siswo, kerugian negara dalam kasus ini terjadi akibat pelanggaran dalam proses pengadaan barang.
ia menekankan bahwa jika sebuah proyek sudah dilaksanakan tetapi administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan, itu merupakan pelanggaran yang harus dikenakan sanksi. 
“penilaian bukan hanya dari anggarannya, tetapi juga dari prosedur dan pelaksanaannya,” jelasnya.
jpu kpk mengungkapkan bahwa para terdakwa melakukan mark-up harga yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp 26,9 miliar.
dari jumlah tersebut, terdakwa budi widi asmoro diduga memperkaya diri sendiri sebesar rp 750 juta, sementara nehemia indrajaya memperoleh keuntungan sebesar rp 25,8 miliar.
baca juga:pelayanan kb di prabumulih over target, warga antusias gunakan alat kontrasepsi
baca juga: polrestabes palembang perketat pengamanan titik rawan tawuran jelang ramadan
sidang ini juga mengungkapkan bahwa nehemia indrajaya diduga telah dikondisikan sebagai pemenang lelang dalam proyek retrofit sistem soot blowing pltu bukit asam sebelum proses lelang dilakukan.
ia diduga menyiapkan dokumen penawaran untuk pt truba engineering indonesia dengan keuntungan yang ditetapkan antara 20-25% dari harga dasar pembelian. 
tindakan ini jelas melanggar prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan bumn.
selain itu, sejumlah pihak lainnya juga turut menerima aliran dana yang berasal dari praktik korupsi ini, di antaranya handono sebesar rp 100 juta, mustika effendi rp 75 juta, feri setiawan efendi rp 75 juta, dan beberapa nama lainnya dengan jumlah yang bervariasi.
baca juga:kementan dan ptn se-indonesia kerjasama mencapai swasembada pangan
baca juga: gp ansor gelar seminar deradikalisasi untuk cegah radikalisme di masyarakat
para terdakwa dalam kasus ini dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan diancam dengan hukuman yang sangat berat. 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat berdampak buruk pada perekonomian nasional. 
sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan.
kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dalam pengadaan proyek-proyek bumn.
baca juga:dugaan perzinahan saat suami di penjara, istri dilaporkan ke polisi
baca juga:pemilik hiburan dan restoran di banyuasin dihimbau tutup h-1 ramadhan, ini aturan lengkapnya
masyarakat berharap proses hukum yang berlangsung dapat memberikan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi di indonesia.