BKN Tak Permasalahkan Lagi Database, Ada Kriteria dan Prioritas Honorer Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Minggu , 17 Aug 2025 - 20:15

Pengusulan ini sejatinya sudah disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkot Lubuklinggau.

"Untuk besaran gaji, nantiya akan kita sesuai dengan kemampuan daerah, apakah sama dengan gaji mereka saat honor ataukah tidak," jelasnya.

Terpisah, Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Musi Rawas, Wiwik mengaku sejauh ini pihaknya masih melakukan proses pendataan.

Saat ini masih on proses, jadi belum terdata semua. Nanti jika sudah akan kami sampaikan," singkatnya.

Bupati Banyuasin Askolani juga akan memperjuangkan nasib non-ASN kategori R4 di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Dia sudah memimpin rapat pemetaan non-ASN kategori R4 tersebut, sebagai bentuk kepedulian kepada mereka.

Apalagi para honorer telah bekerja di Banyuasin dengan waktu yang lama, tentunya sudah selayaknya untuk diperjuangkan.

“Kami akan memperjuangkan kalian yang telah lama bekerja di Kabupaten Banyuasin," tegas Askolani.

Diakuinya ada 982 orang yang terdata sementara, tapi untuk memastikan keabsahan data itu. Pemkab Banyuasin akan membentuk tim verifikasi untuk mendata 982 orang itu untuk dicek di instansi terkait.

"Apakah memang bekerja di instansi itu,” sebutanya.

Askolani berharap jika nantinya untuk R4 diangkat agar benar benar bekerja di Pemkab Banyuasin, setelah itu menyesuaikan anggaran daerah, dan ketiga memang dibutuhkan. "Kami akan perketat seleksi,"tuturnya.

Pengangkatan PPPK paruh waktu diakomodir yang benar-benar bekerja.

Terlebih lagi rapat yang telah dilaksanakan itu dilakukan setelah adanya surat dari kementerian, yang memperbolehkan pengangkatan PPPK paruh waktu untuk honorer R4.

"Dari 982 tenaga honorer R4 yang terdata akan di seleksi secara ketat, pemeriksaan digelar selama 5 (lima) hari,” ucapnya.

Bupati OKU Selatan, Abusama SH juga akan memperjuangkan status dan kesejahteraan 2.291 tenaga honorer yang sudah tercatat di database BKN dan pernah mengikuti seleksi ASN 2024.

bkn tak permasalahkan lagi database, ada kriteria dan prioritas honorer bisa diangkat jadi pppk paruh waktu                            jakarta, sumateraekspres.id - badan kepegawaian negara (bkn) menyampaikan semua honorer baik database maupun tidak masuk pangkalan data, berhak diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
bkn mengimbau agar honorer database maupun non-database tidak mempermasalahkan hal tersebut karena masing-masing punya hak yang sama.
baca juga:bakal ajukan 4.257 honorer jadi pppk paruh waktu, bupati enos: soal anggaran gaji, memang jadi tantangan
baca juga:perjuangkan tenaga honorer r4 jadi pppk paruh waktu
pernyataan bkn ini muncul lantaran di lapangan, antara honorer database dan non-database saling mengeklaim paling berhak diusulkan menjadi pppk paruh waktu.
"honorer r1, r2, r3, r3/b, r3/t, r4, dan r5 bisa diangkat pppk paruh waktu. tentunya, didasari pada skala prioritas," kata deputi bidang sistem informasi dan digitalisasi manajemen asn bkn suharmen, belum lama ini.
sesuai surat menpan-rb nomor b/3832/m.sm.01.00/2025 tertanggal 8 agustus 2025, honorer yang prioritas diusulkan diangkat menjadi pppk paruh waktu, adalah mereka yang terdaftar dalam database bkn. 
selain itu, mereka juga sudah mengikuti seleksi dengan urutan prioritas r1 (pelamar prioritas); r2 (pelamar honorer k2); r3 (pelamar database non-asn). 
"apabila instansi masih memiliki alokasi anggaran, maka bisa mengusulkan r4 (non-asn dan non-database yang sudah bekerja minimal 2 tahun); dan r5 (lulusan ppg, tetapi tidak terdaftar)," terang suharmen.
lanjut dia, r3/b dan r3/t hanya kodefikasi untuk memberikan tanda bagi mereka terdaftar dalam database non-asn yang ikut seleksi pppk 2024 tahap 1 atau tahap 2. 
jadi, tidak perlu dipersoalkan, apakah r3/b atau r3/t karena semua punya hak yang sama diajukan ke pppk paruh waktu.
kode “r3/b” adalah peserta seleksi pppk tahap 2 non-asn terdata menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kepmenpan-rb) nomor 347 tahun 2024.
sedangkan kode r3t adalah non-asn yang terdata dalam database bkn dan masuk dalam formasi tampungan atau jabatan operasional.
untuk diketahui, sebelumnya surat menpan-rb terbaru soal usulan pppk paruh waktu telah terbit pada 8 agustus 2025. 
dalam surat yang ditandatangani menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) rini widyantini, disebutkan kriteria pelamar yang bisa diusulkan menjadi pppk paruh waktu .
yakni, pegawai non-asn yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-asn pada bkn yang telah mengikuti seleksi cpns 2024, tetapi tidak lulus.
selanjutnya, pegawai non-asn yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-asn pada bkn yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
kemudian, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk 2024, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.  untuk rincian kebutuhan pppk paruh waktu diusulkan oleh ppk dengan ketentuan urutan prioritas.
di antaranya, non-asn terdaftar dalam database bkn dan aktif bekerja. non-asn tidak terdaftar dalam database bkn dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus.
serta lulusan pendidikan profesi guru (ppg) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan ppg di kementerian pendidikan dasar dan menengah.
ratusan tenaga honorer, juga masih belum berhasil menjadi pppk di kabupaten muba. kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten muba pathi riduan, menyebut ada lebih dari 100 tenaga honorer yang telah masuk dalam database bkn, tapi belum berhasil lolos seleksi pppk.
“mereka ini, rencananya akan dijadikan pegawai paruh waktu. pemerintah daerah tetap berusaha memberikan ruang agar mereka tetap bisa bekerja dan berkontribusi,” jelasnya.
kemudian juga masih terdapat sekitar 700 tenaga honorer lainnya yang tidak terdata di bkn. 
mereka tergolong dalam kategori honorer  r4, yang keberadaannya hingga kini masih menjadi perhatian khusus.
“mereka inilah yang masih diperjuangkan dan digodok di pemerintah pusat sekarang ini. status mereka belum jelas karena belum masuk database resmi bkn,” usalnya.
 pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, terkait kebijakan terhadap tenaga honorer yang masuk kategori r2, r3, dan r4.
  “kami di daerah hanya bisa menunggu kebijakan resmi. tapi kami terus berkoordinasi agar semua tenaga honorer ini tetap mendapat kepastian,” pungkasnya.
pemerintah kota (pemkot) lubuklinggau usulkan 1.793 tenaga non-asn menjadi pppk paruh waktu. jumlah tersebut meliputi tenaga kategori r3 sebanyak 972 dan kategori r4  sebanyak 821 orang. 
“jumlah yang diusulkan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan opd masing-masing,” kata kepala bkpsdm kota lubuklinggau  h dian candera, minggu (17/8). 
pengusulan ini sejatinya sudah disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemkot lubuklinggau.
"untuk besaran gaji, nantiya akan kita sesuai dengan kemampuan daerah, apakah sama dengan gaji mereka saat honor ataukah tidak," jelasnya.
terpisah, kabid pengangkatan dan pemberhentian bkpsdm musi rawas, wiwik mengaku sejauh ini pihaknya masih melakukan proses pendataan.
saat ini masih on proses, jadi belum terdata semua. nanti jika sudah akan kami sampaikan," singkatnya.
bupati banyuasin askolani juga akan memperjuangkan nasib non-asn kategori r4 di lingkungan opd pemerintah kabupaten banyuasin.
dia sudah memimpin rapat pemetaan non-asn kategori r4 tersebut, sebagai bentuk kepedulian kepada mereka.
apalagi para honorer telah bekerja di banyuasin dengan waktu yang lama, tentunya sudah selayaknya untuk diperjuangkan.
“kami akan memperjuangkan kalian yang telah lama bekerja di kabupaten banyuasin," tegas askolani.
diakuinya ada 982 orang yang terdata sementara, tapi untuk memastikan keabsahan data itu. pemkab banyuasin akan membentuk tim verifikasi untuk  mendata 982 orang itu untuk dicek di instansi terkait.
"apakah memang bekerja di instansi itu,” sebutanya.
askolani berharap jika nantinya untuk r4 diangkat agar benar benar bekerja di pemkab banyuasin, setelah itu menyesuaikan anggaran daerah, dan ketiga memang dibutuhkan. "kami akan perketat seleksi,"tuturnya.
pengangkatan pppk paruh waktu diakomodir yang benar-benar bekerja. 
terlebih lagi rapat yang telah dilaksanakan itu dilakukan setelah adanya surat dari kementerian, yang memperbolehkan pengangkatan pppk paruh waktu untuk honorer r4.
"dari 982 tenaga honorer r4 yang terdata akan di seleksi secara ketat, pemeriksaan digelar selama 5 (lima) hari,” ucapnya.
bupati oku selatan, abusama sh juga akan memperjuangkan status dan kesejahteraan 2.291 tenaga honorer yang sudah tercatat di database bkn dan  pernah mengikuti seleksi asn 2024.
janji itu disampaikannya saat menerima audiensi forum guru honorer dan tenaga teknis honorer lainnya di ruang nagara bhakti pemkab oku selatan, beberapa waktu lalu. 
"regulasi membuka peluang pengadaan pppk paruh waktu untuk jabatan tertentu, terutama bagi non-asn yang sudah terdata dan memenuhi syarat," ujar bupati.
pihaknya akan memperjuangkan nasib 2.291 tenaga honorer tersebut, namun tetap harus mengikuti tahapan dan regulasi yang berlaku.
bupati oki h muchendi mahzareki, menyebut rekrutmen pppk paruh waktu  sedang dipersiapkan dan pihaknya masih menunggu kabar dari bkpsdm oki.
sebelumnya, kepala bksdm oki, drs antonius leonardo menyebut  ,pemkab oki terjadwal tgl 12 s.d 14 melakukan mapping usulan potensi 4.500-an.
kepala bkpsdm kabupaten ogan ilir, wilson effendi, menjelaskan gaji yang akan diterima pppk paruh waktu akan sama dengan jumlah gaji honorer sebelumnya. "iya sama (seperti saat honorer)," ungkap wilson. 
berdasarkan kemenpanrb nomor 16 tahun 2025, upah bagi pppk paruh waktu akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima saat menjadi pegawai non-asn atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. 
terkait usulan pppk paruh waktu pihaknya masih melakukan proses pendataan. pada tahun 2024, sebanyak 1.367 honorer di ogan ilir yang tidak lolos rekruitmen pppk dan mereka masuk dalam kategori pppk paruh waktu. “pendataan masih belum selesai di dinas-dinas," ungkapnya.
bkpsdm kabupaten muara enim telah mengusulkan data pppk paruh waktu sebanyak 481 orang.
pengusulan itu tertuang dalam lampiran surat nomor b/3832/m.sm.01.00/2025 tertanggal 8 agustus 2025. usulan penetapan kebutuhan oleh instansi dijadwalkan atau disampaikan mulai 7 sampai 20 agustus 2025. 
"sudah kita usulkan sebanyak 481 orang ," ujar kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) harson sunardi sap msi, sela-sela kegiataj upacara hut ri ke 80 dilapangan merdeka, minggu (17/8).
setelah bkpsdm menyampaikan pengusulan data pppk paruh waktu, pihak menpan-rb akan menginput penyesuaian atau penyusunan nomor induk pegawai (nip). 
"untuk muara enim sudah semua disampaikan dan tinggal menunggu informasi mekanisme selanjutnya.
selanjutnya, bkn akan mengumumkan alokasi kebutuhan formasi pppk paruh waktu untuk mengisi lowongan kebutuhan," tutupnya.
sebanyak 4.257 honorer di kabupaten oku timur diajukan menjadi pppk paruh waktu.
dari jumlah itu, 3.426 honorer tercatat dalam database bkn kategori r3, sementara 831 lainnya merupakan honorer non-database (r4 dan r5) yang turut mengikuti seleksi pppk tahun lalu namun belum lolos.
"peraturan yang ada dari pemerintah pusat, kita di daerah harus mematuhi. jadi berapapun akan kita ajukan menjadi pppk paruh waktu," kata  bupati oku timur ir h lanosin mt mm. soal anggaran untuk gaji, memang menjadi tantangan bersama. 
"soal anggaran ini kita harus sama-sama menarik napas panjang, karena kondisi ini bukan kita sendiri. karena ini kepentikan para honorer maka kita patuhi," katanya.
kepala bpkad kabupaten oku timur agustian fahrimale menyampaikan, soal anggaran tentu siap dari jumlah yang diajukan. 
hanya saja tahap awal ini, gaji pppk paruh waktu sama dengan besaran gaji selama mereka menjadi honorer.  "siap diajukan semua. untuk gaji nanti sementara disamakan, dengan gaji honorer," katanya. 
pemerintah kabupaten lahat, saat ini masih menunggu proses pendataan yang dilakukan oleh opd terkait honorer non-database bkn.
“sebagai informasi, data sementara yang sudah diterima menunjukkan adanya sekitar 2.905 honorer untuk paruh waktu di kabupaten lahat," sampai
kepala bkpsdm lahat, h marliansyah  melalui kabid pengadaan, pemberhentian dan informasi aparatur anton akbar se mm  
baca juga:deadline 10 hari lagi kesempatan pengusulan honorer jadi pppk paruh waktu
baca juga:solusi selamatkan honorer dari phk massal, 30 september sudah kantongi nip pppk paruh waktu
pendataan ini masih dalam tahap pengumpulan informasi dari masing-masing opd.
proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah dan status honorer yang ada di kabupaten lahat, khususnya bagi mereka yang belum terdaftar dalam database bkn. (yud/leo/qda/lid/ozi/gti/uni/air)