Sistem Peradilan Pidana Anak Terkadang Dirasakan Tidak Adil Bagi Korban dan Keluarga

Reporter: Neni |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 08 Aug 2025 - 20:08

Edi Hendri SST MSi. FOTO: IST--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Kasus pembunuhan yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Muratara, ditanggapi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Sumsel. Yakni diduga dilakukan pelaku ABH berusia 10 tahun, berinisial Gn.

Wakil Ketua KPAD Sumsel Edi Hendri SST MSi, menyampaikan dilihat dari perspektif UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa ABH mesti dipastikan dulu usianya berdasarkan akta kelahiran atau Kartu Keluarga (KK).

Kata dia, anak yang berusia 12 tahun baru bisa diproses hukum. "Jadi kalau seandainya dia sudah bentuknya melanggar hukum, tentunya mereka harus dilakukan upaya diversi penyelesaian perkaranya di luar proses hukum yang berlaku," katanya, kemarin.

Menurutnya harus ada kesepakatan para pihak, pihak pelaku dan korban. Tapi kalau dia sudah terkait dengan ancaman hukuman perkara misalnya pembunuhan dan lain-lain, ancamannya hukuman lebih dari 20 tahun.

“Sementara usia ini mereka mendapatkan separuh dari pada hukuman orang dewasa," jelasnya.

Dia mencontohkan, ABH tuntutannya karena menghilangkan nyawa, lantas dituntut maksimal 20 tahun penjara. Maka 10 tahun mereka menjalaninya.

Pada UU Nomor 11 Tahun 2012, juga mensyaratkan bahwa anak-anak tidak boleh dipenjara seumur hidup dan pidana.

"Itu dibahas juga di situ (UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Misalnya mereka melakukan tindakan yang sudah sedemikian parahnya, ya itu tidak boleh dikenakan pasal tersebut, pasal hukuman mati," ujarnya.

Oleh karena itu, ABH harus didampingi walinya maupun dari pihak terkait sesuai aturan yang ada, pendamping kemasyarakatan dalam pemeriksaan awal.

Begitupun mengenai permasalahan diversi, begitu kasusnya terjadi maka kedua belah pihak yang berseteru harus dipanggil dahulu, lalu keduanya didamaikan.

Jika masalah tidak bisa putus di situ, baru nanti dibuka di hakim juga. Begitu dilimpahkan, mereka juga akan melakukan upaya diversi penyelesaian di luar pengadilan.

“Itu terkait dengan anak-anak, kalau hukumannya konteknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012,” imbuhnya.

sistem peradilan pidana anak terkadang dirasakan tidak adil bagi korban dan keluarga                            palembang, sumateraekspres.id – kasus pembunuhan yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum (abh) di kabupaten muratara, ditanggapi komisi perlindungan anak daerah (kpad) provinsi sumsel.  yakni diduga dilakukan pelaku abh berusia 10 tahun, berinisial gn. 
wakil ketua kpad sumsel edi hendri sst msi, menyampaikan dilihat dari perspektif uu nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa abh mesti dipastikan dulu usianya berdasarkan akta kelahiran atau kartu keluarga (kk).
baca juga:terkuak lagi kasus anak durhaka, bakar mobil ibu kandung di oku, setelah heboh anak tembak ibu di oku timur
baca juga:kejaksaan lahat tetapkan tuntutan terhadap terdakwa kasus anak, ini tuntutannya!
kata dia, anak yang berusia 12 tahun baru bisa diproses hukum.  "jadi kalau seandainya dia sudah bentuknya melanggar hukum, tentunya mereka harus dilakukan upaya diversi penyelesaian perkaranya di luar proses hukum yang berlaku," katanya, kemarin.
menurutnya harus ada kesepakatan para pihak, pihak pelaku dan korban. tapi kalau dia sudah terkait dengan ancaman hukuman perkara misalnya pembunuhan dan lain-lain, ancamannya hukuman  lebih dari 20 tahun.
“sementara usia ini mereka mendapatkan separuh dari pada hukuman orang dewasa," jelasnya.
dia mencontohkan, abh tuntutannya karena menghilangkan nyawa, lantas dituntut maksimal 20 tahun penjara. maka 10 tahun mereka menjalaninya.
pada uu nomor 11 tahun 2012, juga mensyaratkan bahwa anak-anak tidak boleh dipenjara seumur hidup dan pidana. 
"itu dibahas juga di situ (uu sistem peradilan pidana anak). misalnya mereka  melakukan tindakan yang sudah sedemikian parahnya, ya itu tidak boleh dikenakan pasal tersebut, pasal hukuman mati," ujarnya. 
oleh karena itu, abh harus didampingi walinya maupun dari pihak terkait sesuai aturan yang ada,  pendamping kemasyarakatan dalam pemeriksaan awal.
begitupun mengenai permasalahan diversi, begitu kasusnya terjadi maka kedua belah pihak yang berseteru harus dipanggil dahulu, lalu keduanya didamaikan. 
jika masalah tidak bisa putus di situ, baru nanti dibuka di hakim juga. begitu dilimpahkan, mereka juga akan melakukan upaya diversi penyelesaian di luar pengadilan.
“itu terkait dengan anak-anak, kalau hukumannya konteknya undang-undang nomor 11 tahun 2012,” imbuhnya. 
lanjut hendri, kalau memang dirasa banyak kejanggalan, ketimpangan, itu adalah produk hukum kita. mesti ada yang melakukan review atau apa terhadap undang-undang tersebut.
“karena selagi itu masih berlaku. kadangkala masyarakat menganggapnya tidak adil. khususnya kepada korban, karena hukuman dianggap begitu ringan mungkin," paparnya. 
hendri berpendapat, jika dilihat dari segi penanganan hukum tetap ditangani berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. “misalnya terjadi kasus hal yang paling ringan,  pemukulan atau berkelahi.
maka para pihak ada yang mengadukan ke polsek atau polres, korban didampingi pekerja sosial. kemudian pelaku didampingi pkbapas itu dilakukan mediasi penyelesaiannya diversi tadi,” ulasnya.
kalau seandainya kasusnya sudah terlalu sampai dengan melakukan penusukan, pembacokan, dan kekerasan lainnya, itu pun akan biasanya tetap dilakukan upaya tersebut.
baca juga:psikolog akan dampingi dk, kpad belum bisa pastikan sang anak trauma 
baca juga:kpad kawal hingga sidang
nanti akan dihitung biaya ganti ruginya berapa, biaya berobatnya berapa.
“kalau seandainya ini tidak harus keputusan bulan ini, tapi kalau seandainya tidak selesai pada di tingkat penyidikan upaya diversi juga dilakukan di tingkat kejaksaan, upaya itu dipanggil lagi kedua belah pihak," pungkasnya. (nni/air/)