Melenceng dari Regulasi Pusat Bisa Rugikan Banyak Pihak, Nasib Ribuan Honorer Non-Database di Sumsel

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 08 Aug 2025 - 19:31

-foto: net-

Namun, usaha para honorer non-database ini tentu tidak akan mudah. Mereka harus bersaing ketat dengan lulusan baru, profesional, bahkan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan kualifikasi tinggi.

Tidak ada jaminan formasi untuk mereka. Belum lagi harus ikut proses seleksi lebih ketat dan kompetitif, mengikuti prosedur dari awal seperti peserta umum. Sementara, banyak formasi CPNS saat ini lebih mengutamakan bidang teknis dan spesifik, seperti tenaga IT, analis data, dan sebagainya.

Jika ingin mencoba jalur ini, honorer harus siap memperbarui kompetensinya, belajar soal-soal seleksi ASN, dan mengikuti informasi terbaru terkait pembukaan formasi CPNS. Sekda Provinsi Sumsel, Edward Chandra mengatakan, pihaknya memahami kebijakan pusat.

Namun, Pemprov masih menunggu kejelasan tertulis terkait status tenaga honorer, terutama kategori R3 dan R4. “Kalau yang disampaikan Kepala BKN, kami sudah mengusulkan untuk kategori R3 dan R4. Jadi kita tetap menunggu bagaimana kebijakan resmi pemerintah pusat,” ujarnya.

Pemda berkeyakinan para tenaga honorer yang sudah mengikuti proses tes seleksi sebelumnya tetap akan mendapat pengakomodasian sesuai konsep awal yang pernah disampaikan. Kategori R4 yakni honorer yang belum tercatat dalam database resmi BKN, jumlahnya di Sumsel lebih dari 1.000 orang.

Pemprov Sumsel akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan langkah yang tepat dalam penyelesaian persoalan honorer non-database ini. “Kami berharap ada solusi yang bijak agar tenaga honorer yang sudah lama bekerja juga mendapatkan kepastian,” pungkas Edward.

Sebelumnya, perwakilan Forum Koordinasi PPPK R4 Provinsi Sumsel, Faisal Fani, mengatakan, pertemuan dengan Pemprov Sumsel beberapa waktu lalu bertujuan untuk menyampaikan sejumlah harapan dan kendala yang dihadapi tenaga honorer. Salah satu poin utamanya terkait pengangkatan dan formasi yang belum terisi.

Faisal menyebutkan, berdasarkan data yang mereka peroleh masih terdapat sekitar 900 formasi PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel yang belum terisi. Dia berharap agar pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali formasi tersebut melalui proses optimalisasi ke BKN.

“Kami juga mempertanyakan tindak lanjut Pemprov terkait pengajuan PPPK paruh waktu, yang selama ini belum ada kejelasan teknis. Harapan kami agar proses optimalisasi tetap sesuai sasaran dan aspirasi honorer bisa diakomodasi,” tukasnya.

Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, pernah menyampaikan seleksi PPPK 2024 yang dialokasikan khusus penyelesaian honorer harus dievaluasi. Honorer yang terakomodir lewat seleksi PPPK tahap I atau yang mendapatkan formasi PPPK penuh waktu sebanyak 690.918 orang.

Dari jumlah itu, hingga 28 Juli 2025 terhitung sudah 80 persen atau 444.918 orang yang telah diterbitkan surat keputusan (SK) pengangkatannya menjadi PPPK. Masih ada sisa formasi yang dapat diperebutkan pada seleksi PPPK tahap II yang hasilnya telah disampaikan ke publik pada 16-30 Juni 2025 lalu sebanyak 187.785 orang.

melenceng dari regulasi pusat bisa rugikan banyak pihak, nasib ribuan honorer non-database di sumsel                            palembang, sumateraekspres.id –  nasib ribuan honorer non-database badan kepegawaian negara (bkn) di sumatera selatan (sumsel), jadi perhatian dprd provinsi sumsel. skema outsourcing sebagai salah satu solusi alternatif, namun tidak boleh menyimpang dari regulasi pusat.
sebab bkn telah menyatakan, tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer. pemerintah daerah diminta mencari solusinya sendiri. wakil ketua komisi i dprd provinsi sumsel hm anwar al syadat ssi msi menegaskan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat.
‘opsi yang muncul adalah skema outsourcing sebagai solusi alternatif. namun, tetap harus mengacu pada kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” katanya, kemarin. karena jika outsourcing, mereka tidak digaji oleh negara. tetapi oleh pihak ketiga.
penggunaan anggaran untuk tenaga honorer, harus diperhitungkan secara matang. mengingat pembahasan apbd tahun 2026, sudah dimulai sejak sekarang. segala keputusan terkait status honorer akan sangat memengaruhi alokasi dana daerah. tak boleh keluar dari ketentuan pusat.
“kita tidak bisa melenceng dari regulasi pusat. kalau melenceng, bisa merugikan banyak pihak,” tegasnya. saat ini, tercatat masih ada sekitar 6.120 tenaga honorer paruh waktu di lingkungan pemprov sumsel yang belum diangkat statusnya. 
baca juga:belum lolos pppk, 4.257 honorer di oku timur masih diperjuangkan
baca juga:4.257 honorer oku timur gagal pppk, ini langkah pemkab menyikapinya
mereka telah diajukan ke badan kepegawaian negara (bkn) dan tengah menunggu proses lebih lanjut. komisi i dprd sumsel tidak tinggal diam, sudah melakukan koordinasi dengan kepala bksdm dan menyatakan siap mendampingi proses pengangkatan para honorer.
 “kami siap memperjuangkan mereka, baik ke kemenpan-rb maupun ke bkn,” klaim anwar. meski begitu, dia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. namun berharap daerah tetap diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
sebab, keberadaan honorer selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di berbagai sektor. dengan situasi yang masih dinamis, anwar mengimbau kepada para tenaga honorer agar tetap bersabar dan mengikuti proses yang sedang berjalan. 
dia memastikan wakil rakyat di dprd sumsel, akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. “agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan atau dirugikan,” sebutnya. sebelumnya, kepala bkn prof zudan airf, memastikan penyelesaian afirmasi tenaga honorer akan tuntas tahun ini.
dia minta agar honorer non-database bkn mencari alternatif lain. itu artinya, sayonara untuk para honorer non-database. "bagi tenaga honorer non-database bkn, silakan cari alternatif lain misalnya melalui jalur seleksi casn yang diadakan sesuai dengan standarnya,” ujarnya, belum lama ini.
baca juga:sayonara honorer non-database, bkn persilakan cari alternatif lain 
baca juga:berharap tetap diakomodir, minta pemerintah berpihak pada honorer non-database
namun, usaha para honorer non-database ini tentu tidak akan mudah. mereka harus bersaing ketat dengan lulusan baru, profesional, bahkan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan kualifikasi tinggi. 
tidak ada jaminan formasi untuk mereka. belum lagi harus ikut proses seleksi lebih ketat dan kompetitif, mengikuti prosedur dari awal seperti peserta umum. sementara, banyak formasi cpns saat ini lebih mengutamakan bidang teknis dan spesifik, seperti tenaga it, analis data, dan sebagainya.
jika ingin mencoba jalur ini, honorer harus siap memperbarui kompetensinya, belajar soal-soal seleksi asn, dan mengikuti informasi terbaru terkait pembukaan formasi cpns. sekda provinsi sumsel, edward chandra mengatakan, pihaknya memahami kebijakan pusat. 
namun, pemprov masih menunggu kejelasan tertulis terkait status tenaga honorer, terutama kategori r3 dan r4. “kalau yang disampaikan kepala bkn, kami sudah mengusulkan untuk kategori r3 dan r4. jadi kita tetap menunggu bagaimana kebijakan resmi pemerintah pusat,” ujarnya.
pemda berkeyakinan para tenaga honorer yang sudah mengikuti proses tes seleksi sebelumnya tetap akan mendapat pengakomodasian sesuai konsep awal yang pernah disampaikan. kategori r4 yakni honorer yang belum tercatat dalam database resmi bkn, jumlahnya di sumsel lebih dari 1.000 orang. 
baca juga:ribuan honorer r3-r4 perlu bersabar, wako palembang tunggu juknis kemen pan rb
baca juga:belanja pegawai kuras anggaran, gubernur herman deru soroti cermati honorer dan pppk agar tak membebani apbd
pemprov sumsel akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan langkah yang tepat dalam penyelesaian persoalan honorer non-database ini.  “kami berharap ada solusi yang bijak agar tenaga honorer yang sudah lama bekerja juga mendapatkan kepastian,” pungkas edward.  
sebelumnya, perwakilan forum koordinasi pppk r4 provinsi sumsel, faisal fani, mengatakan, pertemuan dengan pemprov sumsel beberapa waktu lalu bertujuan untuk menyampaikan sejumlah harapan dan kendala yang dihadapi tenaga honorer. salah satu poin utamanya terkait pengangkatan dan formasi yang belum terisi.
faisal menyebutkan, berdasarkan data yang mereka peroleh masih terdapat sekitar 900 formasi pppk di lingkungan pemprov sumsel yang belum terisi. dia berharap agar pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali formasi tersebut melalui proses optimalisasi ke bkn.
“kami juga mempertanyakan tindak lanjut pemprov terkait pengajuan pppk paruh waktu, yang selama ini belum ada kejelasan teknis. harapan kami agar proses optimalisasi tetap sesuai sasaran dan aspirasi honorer bisa diakomodasi,” tukasnya.
deputi bidang sdm aparatur kemenpanrb, aba subagja, pernah menyampaikan seleksi pppk 2024 yang dialokasikan khusus penyelesaian honorer harus dievaluasi.  honorer yang terakomodir lewat seleksi pppk tahap i atau yang mendapatkan formasi pppk penuh waktu sebanyak 690.918 orang. 
baca juga:selepas apel, ratusan asn dan honorer di dua opd pemkot palembang di tes urine 
baca juga:guyon ala gubernur herman deru, honorer kikuk diminta hitung butiran beras syarat mutu premium yang dibagikan
dari jumlah itu, hingga 28 juli 2025 terhitung sudah 80 persen atau 444.918 orang yang telah diterbitkan surat keputusan (sk) pengangkatannya menjadi pppk. masih ada sisa formasi yang dapat diperebutkan pada seleksi pppk tahap ii yang hasilnya telah disampaikan ke publik pada 16-30 juni 2025 lalu sebanyak 187.785 orang. 
dengan begitu, secara keseluruhan yang mendapatkan formasi pppk penuh waktu sebanyak 878.627 orang atau 87,1 persen dari total formasi yang telah dialokasikan yaitu 1.008.337 formasi. ad pun total jumlah pelamar pppk sebanyak 2.115.054 orang. dengan selisih itu, masih ada sekitar 1 juta honorer yang tidak mendapatkan formasi. 
ketua forum honorer  k2 kota palembang, tri andriyansyah putra, menjelaskan yang dimaksud pemerintah adalah para honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dan tidak terdata dalam database bkn. “kemungkinan ini yang akan dirumahkan," ujarnya, 
mewakili para honorer kategori tersebut, forum honorer k2 kota palembang berharap pemerintah dapat berpihak kepada para honorer non-database.  "paling tidak agar mereka bisa diarahkan menjadi pppk paruh waktu, jika memang tenaga mereka memang dibutuhkan," harapnya.