JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID- Menyikapi perkembangan kondisi dalam negeri yang diwarnai aksi demo dan anarkis, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil ketua lembaga tinggi negara yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR-RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin, ke Istana Negara, Minggu (31/8).
Kemudian, delapan ketua umum parpol. Termasuk Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Lalu Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
“Para pimpinan DPR juga telah sepakat akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dan bagi para ketua umum parpol, saya telah mendapat laporan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap para anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025,” kata Prabowo.
Presiden menerangkan terhadap petugas yang melakukan kesalahan, Polri telah melakukan pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan terbuka kepada publik. Dia menegaskan menghormati kebebasan berpendapat. Aspirasi dapat disampaikan secara damai. Namun jika ada yang anarkis, merusak fasilitas umum, hingga penjarahan, itu jelas pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya.
BACA JUGA:5 Kampus di Indonesia yang Mahasiswanya Paling Sering Gelar Aksi Demonstrasi
“Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku. Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa, untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi,” ujarnya.
Kepada masyarakat, Prabowo mempersilakan menyampaikan secara damai. “Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia menjaga persatuan nasional. Menurutnya, Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan. “Karena itu, jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum,” pungkas dia.
Sementara, tiga parpol sudah mengambil tindakan tegas terhadap kader mereka di DPR-RI yang jadi sorotan publik karena ucapan yang ‘nyeleneh’. Partai Nasdem mengambil langkah lebih dulu dengan menonaktifkan dua anggota DPR dari fraksinya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Hal ini buntut ucapan keduanya, yang dianggap melukai perasaan rakyat.
BACA JUGA:10 Jurusan Kuliah yang Mahasiswanya Paling Sering Demo
BACA JUGA:Demo di Bandung, 5 Bangunan Vital Rusak dan Terbakar
Dalam siaran persnya yang ditandatangani Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen, Hermawi Taslim, Minggu (31/8). DPP Partai Nasdem menyampaikan bahwa terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 mereka menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem.
Langkah yang sama diikuti PAN yang memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR-RI. “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR-RI dari Fraksi PAN DPR-RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, kemarin.
Di media sosial, para anggota DPR tersebut ramai-ramai minta maaf kepada publik melalui akun media sosialnya. "Saya Eko Patrio, menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan, atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan," ujarnya