JAKARTA - Kabar gembira bagi daerah-daerah pejuang anggaran datang dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Menkeu Sri Mulyani menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit dibagikan tahun 2023. Nilainya mencapai Rp3,4 triliun dari total alokasi DBH Sawit pada APBN 2023, yakni Rp136,25 triliun.
Kemenkeu telah merencanakan formula pembagian DBH baik prosentase, besaran maupun daerah yang akan mendapat DBH. Dirinya mencatat ada 350 daerah penghasil sawit yang akan mendapat transfer DBH sawit. Nilai minimal dialokasikan Sri Mulyani Rp1 miliar. Formulanya setiap provinsi penghasil sawit akan memperoleh 20 persen DBH dari yang minimal 4 persen, kedua kabupaten/kota penghasil 60 persen, serta ketiga kabupaten/kota berbatasan 20 persen. Kebijakan Pemerintah Pusat ini disambut baik Pemkab Muba sebagai daerah sentra penghasil kelapa sawit. Apalagi Muba memiliki luasan perkebunan sawit ratusan ribu hektar (terdiri dari HGU Perusahaan dan perkebunan rakyat). Kepala Dinas Perkebunan Muba, Akhmad Toyibir mengakui pembagian DBH sawit menjadi modal melangkah tujuan berikutnya. Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan akan lebih aktif memperjuangkan perolehan porsi DBH lebih besar."Kita sudah aktif sejak AKPSI, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dibentuk. Bahkan Pj Bupati Muba H Apriyadi hadir pada Munas I di Ancol, Jakarta tahun 2022. Itulah awal perjuangan para kepala daerah yang tergabung di AKPSI termasuk Pj Bupati Muba yang masuk dalam kepengurusan," terang Toyibir.BACA JUGA : Pastikan Layanan dan Stok BBM-LPG Menurut Toyibir, pada Munas I, Pj Bupati Apriyadi sudah menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola perkebunan sawit yang berdampak ke petani dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan fokus memaksimalkan perbaikan tata kelola sawit mulai dari hulu dan ke hilir.
Atas keberhasilan perjuangan pembagian DBH sawit ini, Pj Bupati Muba H Apriyadi yang aktif sejak di Munas AKPSI akan terus berjuang memajukan petani sawit. "Terima kasih Pemerintah Pusat, DBH sawit yang dibahas sejak Munas I terbukti sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit," sebutnya.Meski belum mendapat rincian tambahan penerimaan dari DBH sawit, justru Pemkab Muba terus mendorong perbaikan tata kelola sawit. Terlebih Muba telah menjadi percontohan dan berhasil melaksanakan program peremajaan kelapa sawit atau replanting. Diketahui Munas I AKPSI diikuti 160 kabupaten penghasil sawit yang tersebar di 21 provinsi. AKPSI salah satu wadah pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit. Munas I AKPSI dibuka Mendagri Tito Karnavian, dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan, serta Bupati/Wakil Bupati dari 160 Kabupaten penghasil sawit se Indonesia. (kur/fad)
Kategori :