PALEMBANG - Rapat Panitia khusus membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan tahun 2022, Senin (10/4) berlangsung lancar. Umumnya lima panitia khusus dapat memahami hasil LKJP 2022. Ahmad Firdaus SE MM mewakili pansus 1 menyimpulkan pihaknya menerima dan memahami hasil LKPJ Gubernur Sumsel 2022. Namun pihaknya menyampaikan rekomendasi agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan APBD, Gubernur wajib melakukan pengambilan kebijakan dengan mengikutsertakan Inspektorat Sumsel.
Pansus 2 yang dibacakan Abusari SH MSi. Pihaknya mendukung visi misi Gubernur. "Kami ucapkan terima kasih atas bantuan eskavator per kecamatan, dimana setiap 1 kecamatan akan menerima 1 eskavator tersebar di Provinsi Sumsel pada tahun ini. Kita berharap SKPD menyentuh masyarakat," ujarnya.Pihaknya juga merekomendasikan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dapat berkoordinasi dengan adanya bantuan eskavator, sehingga bisa mengoptimalkan program pertanian dengan cara memberikan edukasi. Mereka juga berharap ada tambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani, serta menyentil adanya alih fungsi sawah jadi gedung. Diperlukan program lahan cetak sawah.
Pansus 3 dibacakan Ahmad Toha SAg. Pihaknya menyoroti kinerja pengelolaan dan pendapatan daerah, baik dari dana bagi hasil, pajak, dan dana transfer. "Kegiatan Bapenda sudah baik, tapi tetap kita harap harus lebih baik lagi," ujarnya.Pansus 3 meminta Pemprov mengamankan aset secara akurat, akuntabel. "Kalau aset hilang akan timbulkan kerugian luar biasa," katanya. Selain itu meminta Bank SumselBabel meningkatkan mutu dan mempermudah pelayanan masyarakat. Pansus 4 dibacakan H Askweni SPd. Dia menyatakan ada 10 mitra kerja Pansus 4. "Intinya kami mengapresiasi dan mendukung OPD yang memberikan reward. Kita berharap Pemprov dapat melakukan inovasi sehingga kerja OPD lebih profesional," katanya singkat. Pansus 5 dibacakan Hj Rita Suryani menyampaikan ada 14 mitra kerja dari Pansus 5.
Pihaknya menjelaskan kekurangan dan kelebihan OPD yang mereka naungi. "Diharapkan ke depan setiap OPD lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga profesionalisme di lingkungan OPD semakin baik dan tertib," ujarnya. Pansus 5 ikut menyoroti banjir yang terjadi di RS Ernaldi Bahar. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan hal ini. "KIta minta diterapkan lebih komprehensif mengenai banjir," kata dia.Pimpinan Sidang Paripurna, H Muchendi Mahzarekki SE, mengatakan, pihaknya akan membentuk tim perumus. "Ini yang nantinya merekomendasikan ke Gubernur. Silakan bekerja dan selanjutnya kita harapkan dapat mengkompilasi semua penelitian dari kelima Pansus tersebut," kata Muchendi singkat. (iol/fad)
Kategori :