PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel di masa kepemimpinan Herman Deru - Cik Ujang.
Dalam program 100 hari kerja, Herman Deru menargetkan ada 2.500 unit RTLH yang dituntaskan, dimana pendanaannya tidak menggunakan APBD.
BACA JUGA:Danai Perbaikan 2 Ribu RTLH, Ratu Dewa Bangun Pakai Dana Pribadi
BACA JUGA:Programkan Kembali Rehab 50 RTLH
"Kurun waktu 3 bulan 10 hari paling tidak ada 2.500 RTLH menjadi layak huni. Dananya bisa berasal dari sumbangsih berbagai pihak atau non-APBD," sampainya usai me-launching Program Gerak Cepat Perbaikan RTLH dan Sanitasi di Jl Radial Lr Bungur, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Jumat sore (14/3).
Dikatakan Deru, pemerintah menjadi jembatan bagi para BUMN, BUMD, organisasi, korporasi, perorangan untuk membantu perbaikan rumah.
"Pakai sistem keroyokan, tidak perlu APBD, gunakan kekuatan para donatur masing-masing wilayah. Kalau menunggu bantuan pusat banyak regulasinya dan lama," ujarnya.
Deru bercerita, saat menjabat sebagai Bupati OKU Timur, dirinya berhasil membenahi 400 RTLH padahal saat itu anggaran yang ditawarkan Baznas hanya ada Rp1,5 miliar.
"Waktu itu saya keliling ke desa - desa, mengajak semua yang punya kemampuan untuk membantu. Yang bisa bantu uang bantu uang, yang tidak bisa bantu barang/bahan bangunan. Kalau tidak bisa juga tenaga atau bantu doa," ujarnya.
Dana Rp1,5 miliar hanya mampu memperbaiki sekitar 60 RTLH, sementara sistem keroyokan (gotong royong, red) dapat membenahi 400 RTLH dengan nilai anggaran mencapai Rp100 miliar lebih
. “Ini bisa ditiru semua bupati/wali kota," katanya. Terkait launching Program Gerak Cepat Perbaikan RTLH & Sanitasi dari Bank Sumsel Babel (BSB) ini jadi pemantik. “Semoga ini dapat ditiru yang lain," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang dihadiri bupati/wali kota se-Sumsel secara virtual dan langsung, Deru menanyakan target beberapa kabupaten/kota untuk perbaikan RTLH dalam 100 hari kerja dengan dana non-APBD.
Dimana Kabupaten OKU menargetkan 75 unit, PALI 150 unit, Banyuasin sampai 12 ribu unit sudah terbedah di 100 hari ini akan maksimalkan 300 unit non-APBD, dan Lubuklinggau 50 unit.
Kepala Dinas Perkim Sumsel, Novian Aswardani menjelaskan gerak cepat perbaikan RTLH merupakan inisiasi gubernur untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mendapatkan rumah layak huni, baik dari sisi sarana, prasarana maupun fasilitas umum.
"Pada tahun 2024 Pemprov Sumsel sudah melakukan perbaikan RTLH sebanyak 7.165 unit atau 65 persen dari target 10.540 unit.