Amril juga menegaskan bahwa jika ada sengketa antara Jajaludin dan developer, hal tersebut seharusnya diselesaikan antara keduanya tanpa melibatkan warga perumahan. Warga tidak ingin menjadi korban dari konflik tersebut.
Pada Senin (6/1/2025), warga KMS telah melaporkan perusakan fasilitas umum ke Polda Sumsel dengan nomor laporan LP/B/15/1/2025/SPKT/Polda Sumsel.
BACA JUGA:Kurikulum Cinta Diluncurkan! Misi Besar Nasaruddin Umar Tanamkan Toleransi Sejak Dini
BACA JUGA:Inilah Proses Penerbitan NRG 2025, Catat Jadwal Keluarnya
Laporan tersebut mencakup dugaan perusakan dan pelanggaran hukum terkait pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.
Tim Inaffis Polda Sumsel telah melakukan identifikasi di lokasi kejadian pada sore harinya, disusul dengan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) pada Rabu (8/1/2025).
BACA JUGA:Bolehkah Memiliki Istri Lebih Dari Satu, Berikut Syarat dan Aturannya yang Perlu Diketahui
BACA JUGA:Bulog Diminta Perkuat Jaringan di Banyuasin untuk Swasembada Pangan
"Kami berterima kasih atas respons cepat Kapolda Sumsel yang telah menerima laporan kami. Kami menolak segala bentuk tindakan arogan, premanisme, dan vandalisme yang dilakukan oleh pihak yang mengaku pemilik tanah," ujar Amril.
Selain itu, pada Jumat (10/1/2025), warga juga melaporkan developer ke Polda Sumsel terkait dugaan pelanggaran dalam perlindungan konsumen.
Laporan ini terdaftar dengan nomor LP STTLP/43/1/2025/Polda Sumsel, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Ayat 1.
BACA JUGA:Lomba Bidar Meriahkan Kemenangan Paslon MURI, Ribuan Penonton Padati Sungai Pedamaran
"Kami berharap Polda Sumsel dapat memproses masalah ini dengan profesional dan cepat. Warga juga menuntut agar fasilitas umum yang dijanjikan oleh developer dapat segera direalisasikan," tegas Amril.