Indra juga menegaskan bahwa Pemkot Prabumulih berusaha mengikuti imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pentingnya memastikan bahwa seluruh aset pemerintah harus dalam kondisi "clean and clear".
"Kami terus bekerja sama dengan OPD masing-masing untuk memastikan laporan aset mereka disampaikan ke BPKAD," tuturnya.
Saat ini, sejumlah OPD telah melaporkan aset yang belum bersertifikat, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Permukiman, dan Dinas Pendidikan, serta beberapa sekolah yang memiliki masalah terkait sertifikat tanah.
BACA JUGA:Tips Meningkatkan Efisiensi Operasional dengan Mengurangi Downtime Truk
BACA JUGA:Program Pembaruan Honda: Ini Cara Mengganti Komponen Steering Gearbox dan Fuel Pump
"Kami menargetkan agar seluruh aset yang belum bersertifikat bisa selesai pada tahun 2025," tegasnya.