"Sementara per 1 Januari 2025 harus berjalan. Hasil kunjungan sejauh ini belum ada laporan dari Pemda Provinsi atau bupati/wali kota dan Gubernur," tukasnya.
Dirinya menambahkan pelaksanaan program tersebut dari sisi kebijakan ke depan akan diembankan ke daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Sehingga Komisi II DPR RI menurutnya memilki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.
"Kami memastikan agar sinkronisasi program unggulan pemerintah pusat itu bisa berjalan dengan baik di daerah," jelasnya.
Dikatakan Muhammad Rifqinizamy, ke depan memang diperlukan pendataan yang akurat terkait dengan siswa-siswi yang berhak mendapat program tersebut.
Karena program ini dibiayai APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ia berharap program makan bergizi gratis ini berjalan dan bisa menjadi pengungkit bagi roda ekonomi terutama UMKM.
"Terutama UMKM lokal bisa menjadi penyedia, sehingga program ini bukan hanya mencapai tujuan mengentaskan stunting tetapi pembangkit ekonomi lokal," ucapnya.
Saat ditanya mengenai anggaran Rp10 ribu untuk makanan yang diberikan ke siswa apakah cukup atau tidak nilai gizinya, dirinya enggan bicara banyak.
"Ini cukup atau tidaknya yang menjadi alat ukurnya gizi dan ini sudah dicobakan tadi ternyata siswa berselera makannya," tandasnya.
BACA JUGA:Belum Final, Dana BOS Harusnya Ditambah Bukan Dikurangi untuk Program Makan Siang Gratis
BACA JUGA:Program Makan Siang Gratis Prabowo, Peluang Baru Bagi UMKM dan Sektor Bahan Baku
Senada anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPD PDIP Provinsi Sumsel, H M Giri Ramanda N Kiemas SE MM mengatakan, kunjungan Komisi II melihat simulasi makan gratis di Sumsel dapat berjalan lancar.
"Terkait anggaran kita masih menunggu regulasinya seperti apa," tandasnya. (nni/kur/)