Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan PPDB. “Kami akan mencari solusi terbaik, termasuk evaluasi sistem zonasi jika diperlukan. Ini akan dibahas lebih lanjut dengan dinas pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Nopianto menambahkan pentingnya formulasi yang tepat terkait permasalahan dalam PPDB.
“Kami perlu berbicara khusus dengan pihak terkait, seperti Plt Kepala Dinas Pendidikan, untuk mencari skema terbaik," katanya.
Terkait kebijakan Zonasi dan Libur Ramadan? Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Awaluddin, yang turut hadir, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Pendidikan terkait libur Ramadan.
“Jika ada arahan, tentu akan kami laksanakan,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa perubahan zonasi saat ini hanya dua provinsi yang berharap zonasi dihapuskan, yakni Sumatera Selatan dan Yogyakarta.
“Palembang harus memiliki kebijakan yang tepat terkait zonasi ini, terutama untuk sekolah favorit seperti SMAN 17 dan SMAN 1,” tambah Awaluddin.
BACA JUGA:Dua Periode di DPRD Sumsel, Rita Suryani Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan
BACA JUGA:Ketua DPRD Sumsel Desak Aplikator Online Miliki Kantor Perwakilan Resmi di Sumsel, Ini Katanya!
Reses tahap 1 ini tidak hanya menjadi momen untuk mendengar aspirasi tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pendidikan di Palembang, khususnya Dapil 2. Anggota DPRD berkomitmen untuk mengawal tugas budgeting, legislasi, dan pengawasan demi memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, SMAN 5 Palembang diharapkan dapat terus menjadi salah satu sekolah yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga mampu menguatkan nilai-nilai moral dan agama di kalangan siswa.