BACA JUGA:Logistik Pilkada Banyuasin Sukses Tembus Sungai Deras dan Hujan Lebat Hingga Desa Manggar Raya
BACA JUGA:Angkut Naik Perahu, Dikemas Ekstra, Distribusi Logistik Pilkada 27 November Dikawal Ketat
Logistik yang didistribusikan berupa 125 kotak suara untuk pemilihan gubernur. 125 kotak suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Lalu, 500 bilik suara dan 125 kantong plastik logistik.
Proses serah terima logistik dari KPU Kabupaten PALI, yang diwakili Dana Putra Hernanta kepada Ketua PPK Talang Ubi, Eby Sutisna. "Kami memastikan setiap kendaraan logistik dikawal dengan ketat oleh personel keamanan dari TNI dan Polri agar seluruh perlengkapan tiba di tujuan tanpa hambatan. Ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pilkada yang aman, jujur, dan transparan," ujarnya.
Selanjutnya, dari gudang PPS Kecamatan Talang Ubi, logistik pilkada didistribusikan ke enam kelurahan dan 14 desa di wilayah tersebut. Sedangkan di Kota Palembang, kemarin telah didistribusikan logistik pilkada ke semua TPS. Di antaranya, ada 18 kota logistik yang dibawa ke-9 TPS di perairan.
Pendistribusian menggunakan dua kapal patroli milik Sat Polairud Polrestabes Palembang serta satu kapal Dishub Palembang. Berangkat dari dermaga Benteng Kuto Besak. Kelompok pertama menuju Kecamatan Kertapati dan Ilir Timur II. Satu kelompok lagi ke wilayah perairan Gandus.
"18 kotak suara didistribusikan ke-4 TPS di perairan Kertapati, 4 TPS di Gandus serta 1 TPS di Pulau Kemaro wilayah Ilir Timur II. Tiap TPS 2 kotak, satu untuk Pilgub, satu untuk Pilwako Palembang," kata Komisioner KPU Palembang, Arman.
Semua logistik dimasukkan dalam kotak suara yang sudah disegel. Bukan hanya itu, untuk memastikan semua aman serta isi logistik aman, kotak jua dibungkus kantong plastik besar agar tidak basah. Kasat Polairud Polrestabes Palembang, Kompol Suprawira mengungkapkan, pihaknya kerahkan 2 kapal dan belasan personel untuk mengawal dan mengirimkan logistik pilkada ke perairan tiga kecamatan.
Camat Gandus, Jufriansyah mengatakan, di Kecamatan Gandus berdasarkan data dari PPK setidaknya ada empat daerah atau TPS yang mengharuskan pengiriman atau distribusi logistik lewat perairan. "Benar-benar tidak bisa dilalui lewat jalan darat. Sehingga mau tidak mau menggunakan kapal," pungkasnya.