PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi,SIK menekankan terciptanya situasi pelaksanaan Pemilukada Serentak tahun 2024 yang aman, damai dan kondusif menjadi harapan semua pihak.
Tak terkecuali aparat kepolisian yang ditugasi menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada.
"Kami juga telah menyiapkan langkah-langkah konkret dan antisipatif guna menangkal setiap ancaman dan gangguan. Saya juga bersama dengan Forkopimda Pak Pj. gubernur dan Pak Pangdam pada H-1 sebelum pencoblosan akan berkeliling ke daerah terdekat dari Kota Palembang seperti ke Ogan Ilir dan Banyuasin," ungkap Kapolda saat sesi tanya jawab di acara Silaturahmi Kapolda Sumsel bersama insan pers di Royal PGC Golf Lounge Jl AKBP Cek Agus Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT)-II Senin (25/11/2024) malam.
BACA JUGA:Ini Perintah Tegas Kapolda Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya, bagi Pengacau Pilkada Serentak 2024
Sementara pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), Kapolda beserta Forkopimda bakal memantau suasana pencoblosan melalui udara dengan menggunakan helikopter.
Ditanya terkait adanya aksi Walk Out (WO) pasangan calon (Paslon) pada saat berlangsungnya debat yang bisa memicu ketegangan, mantan Kapolda Sulsel ini menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada masyarakat.
"Yang pasti polisi yang bertugas melakukan pengamanan akan bertindak tegas terhadap mereka yang ingin mengacaukan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang sepanjang sejarah berdirinya Republik ini baru kali pertama dilakukan," tegas jenderal bintang dua jebolan Akpol tahun 1991 ini.
Terkait dengan penambahan personel terutama di TPS-TPS rawan, Kapolda menyebut pada dasarnya penebalan personel telah dilakukan.
"Semua daerah kita persiapkan penambahan kekuatan tujuannya sebagai antisipasi. Kita lihat juga situasi daerahnya yang cukup fluktuatif dinamis. Kami bersama Bawaslu juga mencermati hal itu," bebernya.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Andi Rian Atensi Penebalan Pengamanan Pilkada di Tingkat PPK, Ada ’Aroma’ Apa?
Hal lain yang diwanti-wanti oleh Kapolda dan berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk insan pers adalah antisipasi penyebaran berita-berita hoax atau missinformasi dan disinformasi.
Dia mencontohkan, beberapa waktu yang lalu ada tersebar berita mengenai bencana banjir di Kabupaten Muara Enim yang disebar di media sosial. Tapi setelah dikonfirmasi kepada Kapolres Muara Enim ternyata banjir itu terjadi beberapa bulan yang lalu.
"Saat ini kami juga telah menginventarisir dan berkomunikasi dengan Kementerian Komdigi. Mana akun medsos yang membuat berita hoax itu kita minta untuk di take down," tegasnya.