PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Khalayak umum jengah melihat kian massifnya praktik money politic (politik uang) pada tiap kali pesta demokrasi baik Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan yang akan datang Pemilukada Serentak.
Hal ini mendapatkan perhatian serius dari Forum Masyarakat Membangun Sumatera Selatan (FM2SS).
Yang mengharapkan peran serta aktif kepada masyarakat agar dapat melaporkan jika menemukan adanya indikasi tindak kecurangan pada saat jelang pemungutan suara.
Baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Paslon maupun timsesnya, untuk laporan yang disertai bukti-bukti otentik FM2SS bakal memberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp10 juta per-orang ataun kelompok masyarakat.
"Ini diperuntukkan kepada 10 orang pelapor atau kelompok masyarakat yang tercepat dalam menyampaikan laporan tindak kecurangan yang terjadi sebelum dan selama proses pemungutan suara. Tentu dengan menyertakan bukti-bukti yang otentik, bisa berupa foto, rekaman video dan lainnya," ungkap Ketua Umum (Ketum) FM2SS, H Zainul Bachri Haz,SIP, kemarin (19/11).
BACA JUGA:Laporkan Politik Uang di Pilkada, FM2SS Siapkan Hadiah Rp10 Juta untuk Bukti Otentik
BACA JUGA:Waspada Potensi Rawan Tak Terduga, 24 November Polda Sumsel Geser Pasukan Dukung Sukses Pilkada
Tak hanya itu, demi terwujudnya Pilkada Serentak 2024 yang bersih, Zainul menyebut FM2SS telah membuka posko pengaduan.
Posko ini beralamat di Jl Macan Lindungan Tunggal 5 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat (IB)-1.
Zainul yang turut didampingi Ketua Dewan Pembina FM2SS, Suprianto,SH dan sejumlah pengurus lainnya ini berharap agar kontestasi Pilkada khususnya Pilgub Sumsel agar berjalan dengan fair.
Jangan sampai terjadi keterbelahan yang berpotensi memunculkan chaos atau konflik di tengah masyarakat.
"Setiap pasangan calon diharapkan untuk jujur dan tidak melakukan money politic dalam bentuk apapun. Ini bertujuan agar Pemilukada bisa berjalan dengan aman, bersih, adil dan kondusif," imbuh Zainul yang pernah duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Musi Banyuasin (Muba) dan Banyuasin ini.
Di kesempatan itu, FM2SS juga menekankan kepada aparat TNI-Polri dan ASN untuk menjaga netralitas dengan tidak terlibat pada segala macam kegiatan politik praktis.
"Kalau sampai itu terjadi artinya telah terjadinya pelanggaran yang sangat serius di dalam kehidupan berdemokrasi di republik ini," tegasnya.
Terlebih, pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak pandang bulu.