JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2024 tercatat stabil dan terkendali, meskipun mengalami peningkatan moderat sebesar 8,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Posisi total ULN Indonesia pada kuartal ketiga 2024 mencapai 427,8 miliar dolar AS, dengan sebagian besar utang berasal dari sektor publik.
Selain itu, pergerakan nilai tukar dolar AS yang melemah terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah, turut memengaruhi dinamika posisi utang luar negeri ini.
Pemerintah Indonesia berhasil menjaga posisi utang luar negeri dengan baik, meskipun mengalami sedikit peningkatan dalam hal pertumbuhan.
BACA JUGA:Cara Cek Utang yang Dihapus oleh Presiden Prabowo Melalui ATM BRI
Pada triwulan III 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, tumbuh 8,4% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan setelah sebelumnya tercatat adanya kontraksi 0,8% pada triwulan II 2024.
Perkembangan ini sebagian besar dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, peningkatan pinjaman luar negeri yang berhasil menarik perhatian investor global, dan kedua, aliran masuk modal asing yang signifikan, terutama pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga, mencerminkan keyakinan pasar terhadap stabilitas fiskal Indonesia.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kredibilitas utangnya dengan memastikan pembayaran pokok dan bunga utang dilakukan secara tepat waktu.
BACA JUGA:Kesal Dikejar Utang, Mantan Suami Siri Tak Membantu Lalu Disiram air Keras. Ini Pengakuan
Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah mengelola utang luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang tinggi, serta terus berupaya memastikan pembiayaan yang efisien dan optimal bagi pembangunan nasional.
Sebagai instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN digunakan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, seperti Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,8%), Konstruksi (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1%).
Keberlanjutan pengelolaan utang menjadi fokus utama, dengan lebih dari 99% ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang, yang turut memberikan kestabilan dalam pengelolaan fiskal.