SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Aparatur sipil negara (ASN), atau pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian/lembaga, tidak bisa ke luar daerah atau luar negeri sering-sering lagi. Apalagi sampai membawa banyak rombongan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga hingga 50 persen.
Aturan pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024, tertanggal 7 November 2024, setidaknya berdampak pada sektor lain. Seperti lembaga tertentu atau pemerintah daerah (pemda) akan melakukan kunjungan ke daerah lain, yang biasa dilakukan jelang akhir tahun.
Director of Sales Wyndham Opi Hotel Palembang, Lince Jojor, mengaku sejauh ini memang ada beberapa pemerintahan yang sebelumnya sudah melakukan pemesanan, mengajukan negosiasi ulang. Baik itu pemesanan room maupun kebutuhan meeting room.
“Karena adanya pengurangan budgeting yang sebelumnya telah ditetapkan dalam kontrak," ungkap Lince Jojor, kepada Sumatera Ekspres. Sehingga menurutnya, pengurangan budgeting dari pemerintah tersebut tentu berdampak signifikan terhadap bisnis hotel.
"Kami dari pihak hotel cukup terbuka mengenai kebijakan tersebut, dan berusaha tetap mencari solusi terbaik agar masih dapat memfasilitasi dengan tidak mengurangi kualitas dan standar yang sudah selama ini dijalankan,” ulasnya.
BACA JUGA:Tim Hukum HDCU Laporkan ASN Ogan Ilir ke Bawaslu Terkait Pelanggaran Kampanye
BACA JUGA:Awas! Pelanggaran UKPPPG Bisa Berujung Diskualifikasi, Ini 8 Hal yang Harus Dihindari
Untuk itu, pihaknya terus memaksimalkan potensi yang ada. Termasuk bermain di sektor retail dan perusahaan. "Market di pemerintahan tidak terlalu besar, tetapi dari segi value signifikan. Kami akan gencar promo dan menyasar segmen potensi yang lain,” beber Lince Jojor.
Terpisah, Marketing Communication Batiqa Hotel Palembang, Novi Arianto, mengatakan sejauh ini belum ada cancel dampak terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. "Nggak ada event cancel karena kebijakan ini karena memang saat ini sudah akhir tahun," ujarnya.
Namun begitu, diakuinya, bisnis hotel pada tahun depan pasti akan berdampak . Pemerintah akan berusaha menghemat anggaran dengan meminimalisir kegiatan. "Biasanya ini berdampak tahun 2025, karena kebijakan baru dibuat," ulasnya.
Karena itu pihaknya akan fokus pada corporate. Dengan meningkatkan promo untuk tamu traveller individual. "Secara quantity (kuantitas), jumlah transaksi dari pemerintah memang di Batiqa tidak signifikan. Tetapi tahun depan pasti mempengaruhi," duga Novi.
Senada dikatakan Sekretaris BPD PHRI Sumsel John Johan Tisera. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah hingga 50 persen, berdasarkan informasi diberlakukan tahun 2025 mendatang.
BACA JUGA:Serapan Anggaran Di Bawah 50 Persen
“Untuk saat ini kegiatan instansi pemerintahan yang dilaksanakan di hotel, masih memakai anggaran tahun 2024. Jadi kebijakan itu tidak terasa. Kecuali nanti di tahun 2025,” katanya.