MUBA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan meraih predikat B dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024.
Acara penghargaan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Apriyadi Mahmud, yang mewakili Pemkab Muba saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah.
SAKIP AWARD 2024 berlangsung di Grand Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.
SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan setiap instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel, efisien, dan efektif. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang seberapa baik instansi pemerintah. Termasuk pemerintah daerah, dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah.
Dengan tema "Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas untuk Indonesia Maju,".Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkab Muba dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berdaya guna.
BACA JUGA:Palembang Raih Predikat BB, Hampir 85,5 Persen Pemda Terima Sakip Award
BACA JUGA:Ogan Ilir Peringkat B Kinerja SAKIP 2023, Bupati Bangga dan Katakan Ini
Sekda H. Apriyadi, didampingi satgas SAKIP Muba , Inspektorat, Bappeda dan Kabag Organisasi Dicky Meiriando mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas pencapaian ini.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas capaian ini. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan agar lebih baik lagi di masa mendatang,” ujar Apriyadi.
Sekda menekankan pentingnya capaian ini sebagai motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muba untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja, demi menjaga dan meningkatkan pencapaian di tahun-tahun mendatang.
Apriyadi menjelaskan kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muba.
Dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan manajemen kinerja, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
BACA JUGA:Kinerja Solid & Berkelanjutan, Aset BSI Tumbuh 48 Persen dalam 3 Tahun
BACA JUGA:Terungkap! Ini Bobot Penilaian Ujian Kinerja (UKin) PPG Guru Tertentu Tahap 2
" Harapannya, pencapaian ini dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi," ujar Sekda.