PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu aktif mendukung dan mendampingi dalam hal pencegahan korupsi mendapat apresiasi Pemkot Prabumulih.
Salah satunya, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Kota Prabumulih.
Hal itu diungkapkan Pj Sekdakot Prabumulih, Aris Priadi usai rakor Laporan dan Tindak Lanjut Progres Capaian MCP Koordinasi dan Supervisi tahun 2024, di Ruang Rapat Inspektorat Prabumulih, Kamis (22/8).
"Dengan MCP yang dikembangkan KPK, bertindak sebagai tools guna mewujudkan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang bersih, transparan dan akuntabel," ujar Aris.
Lebih lanjut, Aris menegaskan bawah MCP tahun 2024 mencakup 8 area, 26 indikator, dan 62 sub indikator. Masing-masing area perencanaan dan penganggaran APBD, area pengadaan barang dan jasa, area perizinan, area pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah, area manajemen aparatur sipil negara, area pengelolaan barang milik daerah, area optimalisasi pajak daerah.
BACA JUGA:Haryadi Karim Dilantik sebagai Plt Kepala Dinas PMD Muba Pasca Kasus Korupsi
Pria yang sebelumnya menjabat asisten I Kota Prabumulih itu menegaskan bahwa pada tahun 2024 nilai rata-rata indeks MCP yakni 39 persen dan Prabumulih berada di peringkat 5 tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
Tentunya, Dia berharap optimalisasi MCP di Kota Prabumulih bisa berjalan semakin baik dari tahun sebelumnya, sehingga langkah pencegahan korupsi ini dilakukan tidak hanya sekedar pemenuhan administrasi, tetapi dapat diimplementasikan dalam rutinitas penyelenggaraan pemerintah di Prabumulih.
"Harapan saya, OPD bisa berdiskusi terkait indikator dan sub indikator MCP pada kesempatan ini, sehingga kita memiliki pemahaman yang sama dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan guna percepatan capaian MCP tahun 2024," tukasnya.